Purbaya Bakal Sikat Impor Pakaian Bekas Ilegal, Fokus Awasi Pelabuhan

Pemerintah berharap, melalui langkah ini, pasokan barang-barang ilegal dapat ditekan sehingga masyarakat dan pedagang beralih ke produk-produk dalam negeri. Purbaya meyakini pendekatan tersebut efektif untuk mengurangi peredaran barang impor ilegal, terutama pakaian dan tas bekas (balpres).

“Kalau di pelabuhan sudah tidak ada barang bekas yang masuk, pedagang pasti beralih ke produk lain. Saya harap mereka mulai membeli dan menjual produk lokal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya belum berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan karena penindakan masih berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Menurutnya, upaya ini juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami menjalankan kebijakan ini atas arahan langsung dari Bapak Presiden. Tujuannya bukan hanya menertibkan impor ilegal, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.

Tak hanya itu, menurut Purbaya bila ada pihak menolak rencananya maka Purbaya tak segan untuk langsung menangkapnya. Bendahara menilai pihak yang menolak sama artinya dengan pihak yang melakukan praktik impor pakaian bekas.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear," tegas Purbaya.

Purbaya merasa diuntungkan jika ada pihak yang menyatakan penolakan. Artinya, yang proses penindakan bisa berlangsung lebih cepat sebab yang bersangkutan mengakui telah melakukan impor ilegal.

"Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa 'saya pengimpor ilegal' kan," tuturnya.