Purbaya Ultimatum Bea Cukai Harus Berbenah atau Dibekukan

27 Nov 2025, 18:57 WIB

Trio Hamdani

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Ancaman Purbaya jadi pecut buat pegawai Bea Cukai.
Under invoicing dan penyelundupan jadi masalah utama yang paling mendesak di Bea Cukai.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan adanya wacana serius untuk membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika kinerja institusi tersebut tidak segera diperbaiki.

Purbaya menjelaskan wacana tersebut bukanlah karena dirinya kesal, melainkan untuk mendorong keseriusan seluruh pihak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membenahi DJBC. Hal itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Jika perbaikan tidak berhasil, Purbaya menyatakan sistem pengecekan kepabeanan akan kembali dijalankan oleh pihak swasta. Dia mencontoh praktik yang pernah dilakukan pada era Orde Baru oleh Société Générale de Surveillance (SGS).

"Saya nggak kesel Bea Cukai. Tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jadi, sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja bea cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu jaman orde baru, SGS yang menjalankan pengecekan di custom kita," katanya.

1. Ancaman Purbaya jadi pecut buat pegawai Bea Cukai

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Purbaya menyampaikan ancamannya justru membuat tim dan staf Bea Cukai di bawahnya semakin bersemangat. Dia meyakini, dengan semangat tersebut dan pengembangan software yang cepat, DJBC akan mampu menjalankan program kerjanya dengan lebih bersih dan efisien.

"Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain. Jadi, teman-teman saya di Bea Cukai, staf saya, saya peringatkan itu dan mereka amat semangat untuk memperbaiki bersama-sama," ujarnya.

2. Under invoicing dan penyelundupan jadi masalah utama

Beras impor di Kota Sabang. (Dokumentasi bea cukai untuk IDN Times)

Saat ditanya mengenai masalah paling mendesak di Bea Cukai, Purbaya menyebutkan dua isu utama. Pertama, praktik under-invoicing, yaitu pencatatan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai seharusnya. Kedua, maraknya barang-barang ilegal yang masuk tanpa terdeteksi.

Purbaya mengakui masyarakat kerap menuduh adanya "permainan" oleh oknum Bea Cukai terkait masalah-masalah tersebut.

"Orang kan nuduh katanya bea cukai main segala macam," kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

3. Singgung ketidakcocokan data ekspor-impor dengan China

ilustrasi kontainer peti kemas (pexels.com/Ollie Craig)

Purbaya juga menyoroti adanya dugaan ketidakcocokan data antara total ekspor dari China dan total impor di Indonesia. Dia menjelaskan investigasi sedang dilakukan.

"Jadi gini, yang ada pencatatan, kita udah investigasikan ada katanya ekspor dari mana? China-nya besar apa, Total ekspornya nggak sama dengan total import-nya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke China," katanya.

Dia ingin memastikan apakah perbedaan pencatatan tersebut murni disebabkan oleh jalur transit melalui pihak ketiga seperti Singapura atau hanya karena perbedaan metode perhitungan CIF (Cost, Insurance, and Freight) dan FOB (Free On Board).

Untuk mempercepat investigasi terkait dugaan penggelapan, Purbaya menyatakan proses yang saat ini masih dilakukan manual akan segera ditingkatkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).