Rapat dengan Jokowi, Bahlil Lapor Situasi Terkini Warga Rempang

10 Okt 2023, 14:51 WIB

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan terbaru perihal situasi di Pulau Rempang, Batam kepada Pesiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dalam laporannya, Bahlil mengatakan kepada Jokowi bahwa dirinya menemui masyarakat, baik yang setuju digeser maupun tidak setuju.

"Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa hari Jumat saya dari Rempang. Saya menemui masyarakat, baik yang setuju digeser maupun tidak setuju. Kalo dua minggu sebelumnya kan saya dipersepsikan haya menemui yang setuju digeser. Namun, yang tak setuju katanya tidak saya datang," tutur Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/10/2023).

1. Masyarakat masih ada yang tidak mau digeser

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia saat menemui masyarakat Kampung Tua Tanjung Banun, Pulau Rempang (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Bahlil mengakui, pertemuannya dengan warga Pulau Rempang yang tidak setuju digeser berjalan baik. Namun, warga tersebut tidak lantas setuju digeser meski sudah mendapatkan penjelasan darinya.

"Ada sebagian yang juga setuju dengan penjelasan saya, ada juga yang sebagian memang harus butuh waktu, cara, dan kesabaran berkomunikasi, dan mereka saya yakin sebagai saudara-saudara kita kan butuh cara saja," ucapnya.

2. 400 KK sudah bersedia digeser

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dikepung masyarakat Pulau Rempang saat akan masuk ke dalam mobil (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Terkait hal tersebut, Bahlil mengklaim 400 KK sudah bersedia digeser guna memuluskan investasi Rempang Eco-City. Mereka bersedia digeser ke wilayah Tanjung Banun yang masih ada dalam wilayah Pulau Rempang.

"Sekarang kurang lebih sudah 400 KK daftar sukarela untuk digeser, dan dari 400 itu, 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih dalam proses," kata Bahlil.

3. Warga tak perlu ragukan komitmen pemerintah terkait penggantian rumah

Tampak dalam hunian sementara bagi warga Pulau Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City. (dok. BKPM)

Di sisi lain, soal kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga agar tidak ragu atas komitmen pemerintah. Lantaran jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.

“Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” ungkap Bahlil.

Meski demikian, Bahlil tak menampik bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser.

“Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah menetapkan lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City.

Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK.