Realisasi Sementara Belanja Pemilu Capai Rp29,9 Triliun

03 Jan 2024, 11:25 WIB

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan realisasi sementara untuk belanja pemilu sepanjang 2023 yang mencapai Rp29,9 triliun. Jumlah ini sudah terealisasi sebesar 98,4 persen dari pagu 2023 sebesar Rp30,4 triliun.

“Anggaran pemilu tahun 2022 itu Rp3,1 triliun sudah selesai dibelanjakan, 2023 Rp29,9 triliun dari anggaran Rp30,4 triliun, jadi 98,4 persen sudah teralisasi,” kata dia dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, dikutip Rabu (3/1/2024).

Untuk pelaksanaan Pemilu 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang bersifat multiyears, yakni tahun 2022-2024 sebesar Rp71,2 triliun.

1. Penggunaan anggaran yang direalisasikan KPU dan Bawaslu

Simulasi pencoblosan dari KPU Solo di Baluwarti. (IDN Times/Larasati Rey)

Menkeu menjelaskan, belanja pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencapai Rp26,1 triliun dengan beberapa peruntukkan:

Pembentukan badan adhoc
Peraturan pelaksanaan penyelenggaran Pemilu 2024
Pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota
Pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu
Pemutakhiran dan penyusunan data pemilih
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih
Pengawasan logistik

2. Belanja pemilu melalui 14 kementerian/lembaga

Capaian anggaran pemilu 2024. (Dok/Youtube Kemenkeu RI)

Di sisi lain, Sri Mulyani juga melakukan belanja yang disalurkan kepada 14 kementerian/lembaga dengan nilai Rp3,8 triliun. Mulai dari kepolisian, RRI, TVRI, Kemenpan RB untuk pengawasan ASN, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk berbagai macam informasi.

Selanjutnya, pemenuhan alutista pendukung pengamanan pemilu, pengamanan pemilu, pengamanan pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu.

Kemudian pengawasan dana penyelenggaraan pemilu, persiapan penyelenggaraan pemilu serentak, penanganan sengketa perkara pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pengawasan netralitas ASN, pembentukan pos pemilu, dan perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait pemilu.

3. Bank Mandiri proyeksi peredaran uang selama pemilu capai Rp200 triliun

ilustrasi harta kekayaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada pesta demokrasi 2024 diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun. Jumlah ini telah meningkat dibandingkan pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Andry Asmoro, mengatakan, selama empat bulan sebelum pemilu dan satu bulan setelah pemilu, tren M2 sejak Pemilu 2004 selalu meningkat.

“Pada 2014 Rp165,5 triliun, 2019 sebesar Rp189,7 triliun, dan ini naik Rp20 triliun hingga Rp30 triliun. Tahun ini Pemilu 2024 bisa naik lebih kencang sekitar Rp219,7 triliun," ujar Andry Asmoro.

Ia pun berharap momentum pemilu akan memunculkan optimisme yang berlanjut terhadap perekonomian Indonesia sehingga mendorong geliat belanja masyarakat.

“Bayangkan kami menghadapi the longest and the largest election di Indonesia, diharapkan uang beredar lebih tinggi lagi, ini political driven untuk konsumsi,” ucapnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.