IMF ke El Salvador: Stop Jadikan Bitcoin Alat Pembayaran yang Sah
Ilustrasi Bitcoin (ANTARA/Shutterstock)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Dana Moneter Internasional (IMF) dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa (25/1/2022), mendesak El Salvador untuk tidak lagi menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Lewat laporan itu, para Direktur IMF menekankan bahwa ada risiko besar yang terkait dengan penggunaan Bitcoin pada stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen, serta kewajiban kontinjensi fiskal terkait.
CNBC menyebutkan, laporan tersebut diterbitkan setelah pembicaraan bilateral antara lembaga tersebut dengan El Salvador.
Baca Juga: Jadikan Bitcoin Alat Pembayaran Sah, Ekonomi El Salvador Kacau Balau
1. Menghapus status Bitcoin sebagai uang legal
artikelDalam laporannya, IMF mendesak pihak berwenang untuk mempersempit ruang lingkup undang-undang Bitcoinnya dengan menghapus status Bitcoin sebagai uang legal.
Sebelumnya pada September 2021, negara Amerika Tengah itu menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, bersama dengan dolar Amerika Serikat (AS).
2. Neraca keuangan El Salvador
Pejabat Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) Kevin McAleenan dan Presiden El Salvador Nayib Bukele tiba untuk konferensi pers di San Salvador, El Salvador, pada 28 Agustus 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Jose CabezasPresiden El Salvador Nayib Bukele, yang telah mengaitkan nasib politiknya dengan keberhasilan eksperimen Bitcoin negara itu, telah menambahkan ratusan Bitcoin ke neraca negara itu dalam beberapa bulan terakhir.
Editor’s picks
Pada Jumat, Bukele mencuit bahwa dia membeli tambahan Bitcoin senilai 15 juta dolar AS. Ia menyebut, pembelian itu sangat murah karena dilakukan ketika pasar crypto anjlok. Harga Bitcoin saat itu turun sekitar 50 persen dari rekor tertinggi November.
Laporan IMF selanjutnya mengatakan, beberapa direktur telah menyatakan keprihatinan atas risiko yang terkait dengan penerbitan obligasi yang didukung Bitcoin. Mereka merujuk pada rencana Bukele untuk mengumpulkan 1 miliar dolar AS melalui “Bitcoin Bond” dalam kemitraan dengan Blockstream, sebuah perusahaan infrastruktur aset digital.
El Salvador juga telah meluncurkan dompet digital nasional bernama Chivo untuk mendukung penggunaan Bitcoin di negara itu. Dompet digital itu menawarkan transaksi tanpa biaya dan memungkinkan pembayaran lintas batas yang cepat. Chivo dibuat dengan tujuan untuk menyediakan akses keuangan yang cepat bagi warga El Salvador, yang 70 persen di antaranya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional.
Baca Juga: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2022
3. Peraturan dan pengawasan terkait Bitcoin
Ilustrasi Bitcoin (ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic)Para direktur IMF setuju bahwa e-wallet Chivo dapat memfasilitasi alat pembayaran digital, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan. Namun mereka juga menekankan perlunya peraturan dan pengawasan yang ketat.
Banyak orang Salvador telah melaporkan kasus pencurian identitas, di mana peretas menggunakan nomor ID nasional mereka untuk membuka e-wallet Chivo, untuk mengklaim bitcoin senilai 30 dolar AS yang ditawarkan secara gratis oleh pemerintah sebagai insentif saat membuka akun dompet digital.
Sebelumnya pada November, IMF juga telah memperingatkan bahwa volatilitas harga Bitcoin yang tinggi bisa menimbulkan risiko yang signifikan terhadap perlindungan konsumen, dan menyebut bahwa Bitcoin tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
Di sisi lain, pro kontra soal Bitcoin ini juga telah berdampak pada upaya El Salvador untuk mendapatkan pinjaman senilai 1,3 miliar dolar AS dari IMF. Negara ini telah mencoba mendapatkan pinjaman tersebut sejak awal 2021.
El Salvador disebut perlu mencari sejumlah dukungan lain untuk menopang keuangannya. IMF memperkirakan bahwa di bawah kebijakan saat ini, utang publik El Salvador akan meningkat menjadi 96 persen dari PDB pada tahun 2026, menempatkan negara pada “jalur yang tidak berkelanjutan”.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
