Bahlil Minta Pemprov Papua Barat Daya Serius Garap KEK Sorong
Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dalam sesi "How to Attract and Win Back Your Investors" di FIS 2023. (IDN Times/Herka Yanis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya lebih serius mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.
Permintaan itu disampaikan Bahlil agar KEK Sorong bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
Di sisi lain, status KEK Sorong bisa dicabut oleh pemerintah jika sampai akhir tahun ini tidak memiliki perkembangan realisasi investasi yang berarti.
"KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong, tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya, saya," tutur Bahlil, dalam pernyataannya yang dikutip Minggu (6/8/2023).
1. Hilirisasi dan harmoni harus dikedepankan
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (instagram.com/bahlillahadalia)Bahlil menambahkan, hilirisasi merupakan kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Papua.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan pentingnya harmoni antara kepala daerah dalam memberikan arahan dan kebijakan kepada organisasi perangkat daerah teknis.
"Khususnya DPMPTSP sebagai dinas yang menangani perizinan dan hubungan dengan investor sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan capaian realisasi investasi di Papua Barat Daya," ujar dia.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Investasi LG Rp142 Triliun di Indonesia Lanjut Terus
2. Pemprov Papua Barat Daya tidak ingin status KEK di Sorong dicabut
Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara itu, Pjs Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad menegaskan tidak ingin status KEK Sorong dicabut.
Menurut dia, KEK Sorong dapat menjadi pusat kawasan ekonomi regional Papua dan memberi manfaat bagi seluruh tanah Papua.
“Sebagai pintu masuk ke tanah Papua, kami berharap ada kesempatan untuk Provinsi Papua Barat Daya mempertahankan KEK Sorong karena tidak mungkin kami bisa mempercepat pembangunan jika hanya berdasarkan pada APBD saja. Investasi menjadi sumber pendapatan daerah, tanpa investasi maka tidak mungkin pendapatan kami meningkat,” ucap Musa’ad.
3. Peluang investasi di Papua Barat Daya
Presiden Jokowi menanam bibit di Kabupaten Sorong, Papua Barat (Dok.Biro Pers Kepresidenan)Di sisi lain, berdasarkan data proyek Peta Peluang Investasi 2020-2022 dari Kementerian Investasi/BKPM, terdapat 3 peluang investasi di Provinsi Papua Barat Daya dengan total nilai investasi mencapai Rp7,13 triliun.
Lokasi proyek tersebut antara lain di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Kabupaten Raja Ampat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan Pelabuhan Sorong.
KEK Sorong sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 dan telah mulai beroperasi sejak 12 Oktober 2019.
Baca Juga: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Bahlil: Jangan Tipu-tipu!
Berita Terkini Lainnya
