Kemenkeu Buka Suara soal Penyebab Anggaran Pensiunan PNS yang Melonjak
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta. IDN Times/Hana Adi Perdana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengungkapkan anggaran pemerintah untuk pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) terus bertambah tiap tahunnya.
Data Kemenkeu menunjukkan, anggaran buat pensiunan PNS setidaknya mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
"Tahun 2022 itu Rp119 triliun, tahun lalu (2021) Rp112,29 triliun. Kemudian 2020 Rp104,97 triliun, 2019 Rp99,75 triliun, dan 2018 itu Rp90,82 triliun," ucap Isa dalam press briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Baca Juga: Persyaratan dan Cara Pencairan Dana Pensiunan PNS di Taspen
1. Penyebab naiknya anggaran untuk pensiunan PNS
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Isa kemudian mengungkapkan faktor yang membuat anggaran untuk pensiunan PNS bertambah dalam lima tahun terakhir.
Pertama, jumlah pensiunan PNS semakin bertambah banyak tiap tahunnya. Kendati begitu, Isa tidak mengungkapkan berapa jumlah pasti pensiunan tersebut.
"Usia harapan hidup orang yang pensiun lebih panjang sehingga pembayaran pensiun lebih besar. Usia hidup semakin panjang karena kesehatan mereka semakin baik dari waktu ke waktu dan juga kehidupan lebih memadai karena dapat dana pensiun," tutur dia.
Baca Juga: Duh! Pensiunan PNS Bebani Negara Rp2.900 Triliun
2. Pensiunan PNS bebani negara hingga Rp2.900 triliun
Editor’s picks
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya diberitakan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 dari Kemenkeu mencatat, kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah pada 2021 mencapai Rp2.929 triliun (Rp2.929.941.090.584.520).
Angka tersebut terdiri dari kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat sebesar Rp935,6 triliun (Rp935.672.699.638.784), dan kewajiban terhadap pegawai pemerintah daerah sebesar Rp1.994,2 trilun (Rp1.994.268.390.945.730).
Mengutip LKPP 2021, program pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit). Sementara, mekanisme pendanaan yang digunakan adalah pay as you go yang dibiayai dari APBN.
Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan pay as you go adalah pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.
3. Pemerintah akan merombak skema pembayaran pensiunan PNS
ilustrasi dana pensiun (freepik.com/rawpixel.com)Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, perihal i pensiunan PNS menjadi hal fundamental yang menjadi bagian reformasi di pemerintahan.
"Seperti diketahui belanja pensiun di dalam APBN itu pemerintah itu tidak hanya pensiun ASN, TNI/POLRI bahkan ASN daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh karena kita masih menggunakan prinsip Defined Benefit, artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di-defined," kata dia.
Skema pembayaran pensiunan saat ini, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dapat menimbulkan risiko jangka panjang.
"Ini memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat. Maka reform di bidang pensiun menjadi sangat penting," tuturnya.
Baca Juga: Akui Uang Pensiunan TNI Kecil, Jokowi Bakal Panggil Sri Mulyani
Berita Terkini Lainnya
