Otorita IKN Terima 270 Surat Minat Investasi dari Investor
Arsitektur Pusat Pemerintahan di IKN Nusantara (instagram.com/iknnusantara)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menerima 270 pengajuan Surat Pernyataan Minat atau Letter of Intent (LOI) untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan, LOI tersebut datang dari dalam dan luar negeri.
"LOI total ada 270, terbanyak memang Indonesia, lebih dari setengahnya. Sisanya banyak dari Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya. Ada dari Jepang dan Korea juga," kata Agung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9/2023).
Baca Juga: Otorita IKN Tegaskan Penyediaan Tanah di IKN Tak Mandek
1. Sektor teknologi paling banyak diminati
Sejumlah pekerja menyelesaikan lahan yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)Dari LOI yang sudah masuk ke Otorita IKN, banyak negara yang tertarik untuk berinvestasi di sektor teknologi.
Selanjutnya dari sektor work, life, dan play. Untuk sektor work bakal dibangun oleh pemerintah, sedangkan life juga dibangun pemerintah bersama swasta.
"Kemudian play. Kalau kita gak ada tempat mainnya kan mati gaya. Jadi ada fasilitas yang sifatnya untuk entertainment. Misalnya shopping mall, hotel, kemudian beberapa di sektor pendidikan dan kesehatan," ucap Agung.
Baca Juga: Lima Desa Masuk Wilayah IKN Terancam Batal Menggelar Pilkades
2. Indonesia kucurkan berbagai insentif buat investor
Ilustrasi Insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Untuk menarik minat para investor, Indonesia memberikan berbagai kemudahan berusaha seperti tax holiday, keringanan pajak hingga 100 persen bagi investor di bidang infrastruktur, dan usaha lainnya. Termasuk sektor wilayah Kawasan Pusat Keuangan.
Selanjutnya ada insentif super tax deduction, bea masuk dan kemudahan untuk impor barang modal, serta bebas bea masuk untuk impor bahan dan barang.
Baca Juga: Otorita IKN Klaim 65 Persen Area IKN Nusantara Jadi Hutan Lindung
3. Anggaran untuk membangun IKN pada 2024
IKN Nusantara memiliki konsep Kota Hutan Berkelanjutan (IDN Times/Aditya Pratama)Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun untuk 2024.
"Dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) di IKN dianggarkan Rp1,50 triliun, dengan rincian pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan (KIPP), penanganan banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan
Selanjutnya ada infrastruktur bina marga Rp16,67 triliun, berupa pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.
Kemudian ada jalan tol seksi 1, seksi 3A, seksi 3B, seksi 5A seksi 5B-1, seksi 58-2, seksi 6A, seksi 6B dan seksi 6C-1,dan pembangunan bandara VVIP (sisi landasan udara).
Di sektor cipta karya dianggarkan Rp11,44 triliun untuk instalasi pengolahan air minum (IPA) dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaannya. Kemudian pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN serta jaringan perpipaannya.
Selanjutnya pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 1 KIPP IKN, penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap 1.
Kementerian PUPR juga menyiapkan bangunan gedung pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN, serta bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, dan kantor OIKN. Kemudian sarana dan prasarana pemerintahan II, dan kawasan Beranda Nusantara.
Berita Terkini Lainnya
