Pengamat: Panja Bersifat Politis dan Tak Bisa Atasi Masalah Garuda
Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi VI DPR RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia pada Rabu, 16 Februari 2022.
Namun, Pengamat BUMN, Herry Gunawan menilai panja tersebut tidak akan berdampak apa-apa untuk penyelesaian permasalahan yang ada di tubuh Garuda Indonesia saat ini.
"Cenderung tidak akan berdampak apa-apa. Panja DPR itu kegenitan saja karena rekomendasi panja kan disampaikan ke pemerintah atau penegak hukum. Kalau ke pemerintah, paling-paling ujungnya minta PMN (Penyertaan Modal Negara). Ini kan malah jadi beban," tutur Herry, kepada IDN Times, Jumat (4/3/2022).
1. Panja Penyelamatan Garuda bersifat politis
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Komplek Perkantoran Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1/2022). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Selain itu, Herry juga menilai Panja Penyelamatan Garuda Indonesia yang dibentuk DPR dan Kementerian BUMN bersifat politis.
Persoalan Garuda Indonesia menurut Herry tidak bisa diselesaikan secara politis dan dibentuknya panja tersebut hanya akan melebar ke persoalan politik.
"Panja itu sangat politis dan berpotensi melebar ke soal politik. Padahal masalah Garuda adalah murni soal korporasi. Bahkan soal hukumnya kan udah diselesaikan Menteri BUMN yang melaporkan dugaan korupsi ke kejaksaan," ujar dia.
Baca Juga: Erick Thohir Sambut Positif Pembentukan Panja Penyelamatan Garuda
2. Hal paling mendesak untuk diselesaikan dalam persoalan Garuda Indonesia
Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. (Dok. Garuda Indonesia)Editor’s picks
Herry kemudian mengungkapkan masalah mendesak dari Garuda Indonesia saat ini adalah keuangan, terutama pada arus kasnya.
"Oleh sebab itu, yang paling urgen adalah restrukturisasi kewajibannya, kemudian ketersediaan arus kas. Soal ini nggak bisa diselesaikan oleh Panja DPR," katanya.
Cara korporasi dinilai Herry lebih tepat dalam penyelesaian masalah Garuda Indonesia. Di sisi lain, keputusan panja nantinya tidak akan menjadi perhatian bagi para lessor internasional, kreditur, dan juga pemegang obligasi Garuda Indonesia.
3. Erick Thohir mengaku butuh dukungan politik selesaikan masalah Garuda
Menteri BUMN Erick Thohir (dok. Kementerian BUMN)Sebelumnya, hal berlawanan disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyatakan butuh dukungan politik guna menyelesaikan masalah di tubuh Garuda Indonesia.
Oleh karenanya, Panja Penyelamatan Garuda disebut Erick bakal memperkuat sinergi antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI guna mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda.
Sejalan dengan hal itu, Erick menyampaikan bahwa pihaknya akan memaparkan secara rinci perihal rencana bisnis dan transformasi Garuda pada masa mendatang kepada Komisi VI DPR RI.
"Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR RI," ucap dia pertengahan bulan lalu.
Erick pun menyambut positif pembentukan Panja Penyelamatan Garuda Indonesia. Hal itu dianggapnya sebagai dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan Garuda Indonesia.
"Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI," ujar Erick.
Baca Juga: Jaksa Agung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Garuda Indonesia
Berita Terkini Lainnya
