Prabowo Jadi Naikkan PPN 12 Persen buat Biayai Program Makan Gratis
Presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika berbincang dengan wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. (Dokumentasi media Menhan)
Intinya Sih...
- Pemerintah tetap naikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun depan.
- Keputusan sudah termaktub di dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Kenaikan PPN bisa menambah penerimaan negara dan membantu program Prabowo seperti makan gratis.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah diprediksi tetap pada keputusannya untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen melanjutkan pekerjaan Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat ini.
Selain itu, keputusan tersebut juga sudah termaktub di dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sehingga tidak mungkin diubah tanpa pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami kira pemerintah baru akan tetap menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 persen lantaran itu sudah dimandatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan," kata Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, dikutip Rabu (7/8/2024).
Baca Juga: Target APBN 2025 Sudah Pertimbangkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
1. Bisa digunakan untuk membiayai program makan gratis
Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat simulasi makan gratis di SDN Klampis Ngasem 3 Surabaya. IDN Times/Ardiansyah FajarRadhika menambahkan, kenaikan PPN bisa jadi senjata untuk menambah penerimaan negara dari perpajakan. Selain itu, PPN yang naik itu bisa membantu program-program Prabowo seperti makan gratis.
"Kenaikan PPN ini bisa membantu pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk semua program baru seperti makan gratis dan lainnya," kata Radhika.
2. Kenaikan PPN dipastikan Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Editor’s picks
Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan diberlakukan tahun depan. Untuk saat ini, tarif PPN yang berlaku masih 11 persen.
Airlangga mengatakan, berbagai ketentuan yang telah dirumuskan dan diterbitkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk penyesuaian tarif PPN bakal dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.
"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya keberlanjutan. Kalau keberlanjutan tentu berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan tetap dilanjutkan. Termasuk kebijakan PPN," kata Airlangga awal Maret silam.
Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen ke Prabowo
3. Barang yang tidak kena PPN
ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, sejumlah barang dan jasa dikecualikan dari pengenaan PPN.
"Meliputi makanan dan minuman baik yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah," tulis Pasal 4A ayat 2 butir c.
Selanjutnya, barang yang dikecualikan dari PPN yakni uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, serta surat berharga.
Selain itu, sejumlah jasa yang dikecualikan dari PPN, seperti jasa keagamaan. Jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa katering, hingga jasa penyediaan tempat parkir juga masih tetap bebas PPN, karena merupakan objek PDRD yang ketentuannya diatur pemerintah daerah.
Baca Juga: Daftar Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN 12 Persen
