Sri Mulyani: RI Masuk 10 Besar Negara dengan Vaksinasi Terbanyak
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok.Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara terdepan di dunia dalam hal proses vaksinasi terhadap rakyatnya.
"Sampai hari ini sudah mau vaksinasi 12 bahkan 13 juta (dosis) dan membuat Indonesia termasuk top ten countries negara yang memberikan vaksinasi dalam dosis banyak," kata Sri Mulyani dalam "Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders", di Bali, Jumat (9/4/2021).
Hal tersebut semakin meyakinkan Sri Mulyani bahwa vaksinasi bakal menjadi pengubah keadaan atau game changer dalam upaya pemerintah melawan pandemik COVID-19.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 di NTT Ditunda karena Bencana Alam
1. Distribusi vaksinasi ke Indonesia sempat mengalami kendala
Ilustrasi/Vaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)Kendati begitu, bendahara negara tersebut mengakui bahwa proses vaksinasi yang berjalan sampai saat ini bebas dari kendala. Salah satunya adalah keterlambatan yang terjadi pada distribusi vaksin AstraZeneca.
"Vaksinasi yang tadinya ada empat brand, tetapi vaksin AstraZeneca mengalami keterlambatan itu adalah dinamika yang tidak bisa diprediksi secara persis," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Hipmi: Vaksin COVID-19 dan 'Vaksin' Ekonomi Harus Sejalan dan Selaras
2. Reformasi struktural sebagai fokus pemerintah
Editor’s picks
(Ilustrasi. Anggaran penanganan virus corona) IDN Times/Arief RahmatTerlepas dari vaksinasi, Sri Mulyani juga mengakui bahwa pemerintah terus mendorong cara-cara lainnya guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional alias PEN di tengah pandemik COVID-19.
Reformasi di bidang struktural kemudian disebut Sri Mulyani bakal jadi fokus pemerintah agar permintaan dan pasokan bagi dunia usaha dapat terakselerasi.
Salah satu reformasi struktural tersebut adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memungkinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat bersifat fleksibel.
"Terima kasih kepada DPR kita di approve belanja Rp2.750 dan defisit 5,7 persen, namun DPR membolehkan pemerintah untuk fleksibel dalam realokasi karena ternyata benar masuk Januari COVID-19 sempat naik kemudian dilakukan PPKM mikro," jelas Sri Mulyani.
3. Realisasi PEN
Infografis Stimulus Ekonomi Indonesia selama Pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Pemerintah sendiri menganggarkan total Rp699,43 triliun untuk program PEN. Hingga 17 Maret 2021, realisasi PEN telah mencapai Rp76,59 triliun atau sekitar 10,9 persen dari total anggarannya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut kemudian merincikan realisasi anggaran PEN tersebut. Di bidang kesehatan anggaran yang sudah direalisasikan adalah Rp12,4 triliun atau 7 persen dari target Rp176,3 triliun. Kemudian di sektor perlindungan sosial sebesar Rp25,97 triliun atau sekitar 16,5 persen dari target Rp157,41 triliun.
Berikutnya ada program prioritas yang telah terealisasi sebesar Rp1,44 triliun atau 1,2 persen dari target Rp122,42 triliun, dukungan untuk UMKM dan korporasi sebesar Rp29,63 triliun dari pagu Rp184,83 triliun, dan insentif dana usaha sebesar Rp7,15 triliun atau 12,2 persen dari pagu Rp58,6 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Bantah Program PEN Tidak Transparan
Berita Terkini Lainnya
