Sri Mulyani: UU HPP Meringankan Anda yang Bergaji Rp10 Juta
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Pajak Bertutur 2021 (dok. Youtube Direktorat Jenderal Pajak)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan keringanan pembayaran pajak bagi para wajib pajak (WP) yang pendapatannya Rp10 juta per bulan.
"UU HPP ini meringankan Anda yang berpendapatan Rp10 juta karena sama, Rp54 juta itu PTKP, nggak bayar, tapi sekarang UU HPP menaikkan (bracket-nya) dari Rp50 juta ke Rp60 juta," kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HPP di Bandung, Jumat (17/12/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani: Presiden Minta Orang RI 'Buang Uang' di Dalam Negeri
1. Lapisan terbaru tarif PPh dalam UU HPP
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Di dalam UU HPP, pemerintah memang menambah lapisan (bracket) tarif PPh sesuai dengan penghasilan yang didapat wajib pajak orang pribadi (WP OP) selama setahun.
Sebelumnya, berdasarkan Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat empat lapisan tarif PPh orang pribadi yang berlaku selama ini. Lapisan pertama adalah penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp50 juta dalam satu tahun, maka dipungut PPh sebesar 5 persen. Kemudian lapisan kedua, penghasilan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta dipungut pajak sebesar 15 persen.
Berikutnya pada layer ketiga, penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta dipungut pajak sebesar 25 persen. Terakhir pada lapisan keempat, penghasilan di atas Rp500 juta sebesar dipungut pajak penghasilan 30 persen.
Dengan disahkannya UU HPP, maka rentang penghasilan di dalam lapisan PPh yang berlaku mulai 2022 adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan sampai dengan Rp60 juta kena tarif 5 persen.
2. Penghasilan di atas Rp60 juta - Rp250 juta kena tarif 15 persen.
3. Penghasilan di atas Rp250 juta - Rp500 juta kena tarif 25 persen.
4. Penghasilan di atas Rp500 juta - Rp5 miliar kena tarif 30 persen.
5. Penghasilan di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.
"Ini menggambarkan memang kelompok yang menengah, para pekerja kita diperhatikan banget oleh DPR, oleh pemerintah. Mereka diringankan, tapi kalau yang tadi pendapatannya Rp5 miliar, nah itu yang bayarnya 35 persen bracket-nya. Itu aspek keadilan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Ini Beda Sanksi Pidana Wajib Pajak di UU KUP dan HPP
2. Pembayaran PPh dengan gaji Rp10 juta per bulan berdasarkan UU HPP
ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)Jika kamu adalah pegawai swasta berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan penghasilan Rp10 juta per bulan dan berstatus lajang tanpa tanggungan berikut ini adalah penghitungan besaran PPh-mu.
Penghasilan satu tahun: Rp120 juta
PTKP (TK/0) Rp54 juta
Editor’s picks
Maka PKP = Rp120 juta - Rp54 juta
= Rp66 juta
Untuk PPh terutang dikenakan dua tarif, yakni pertama 5 persen lantaran penghasilan dalam setahun mencapai Rp60 juta dan kedua 15 persen lantaran lebih dari Rp60 juta, tetapi kurang dari Rp250 juta. Maka PPh terutang adalah sebagai berikut:
5% x Rp60 juta = Rp3 juta
15% x Rp6 juta= Rp900 ribu
Jadi, jumlah pajak yang harus kamu bayarkan adalah Rp3,9 juta per tahunnya.
Namun, jika dihitung menggunakan basis UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan hasilnya akan berbeda. Berikut perhitungannya.
Penghasilan satu tahun: Rp120 juta
PTKP (TK/0) Rp54 juta
Maka PKP = Rp120 juta - Rp54 juta
= Rp66 juta
Untuk PPh terutang dikenakan tarif 5 persen lantaran penghasilan dalam setahun kurang dari Rp50 juta dan ditambah dengan tarif 15 persen lantaran lebih dari Rp50 juta, tetapi kurang dari Rp250 juta. Maka PPh terutang adalah sebagai berikut:
5% x Rp50 juta = Rp2,5 juta
15% x Rp16 juta = Rp2,4 juta
Jadi, jumlah pajak yang harus kamu bayarkan adalah Rp4,9 juta per tahunnya jika menggunakan basis UU PPh.
"Ini artinya kalau Anda pendapatannya Rp10 juta maka bayar pajaknya jadi Rp1 juta lebih murah," kata Sri Mulyani.
3. UU HPP dongkrak penerimaan pajak tahun depan
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021) - (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Sebelumnya, Wamenkeu Suahasil Nazara memastikan bakal ada kenaikan penerimaan pajak dari yang sudah ditargetkan pada tahun 2022 mendatang. Hal itu seiring dengan telah disahkannya UU HPP.
"Terkait penerimaan perpajakan di 2022 diperkirakan akan ada peningkatan. Beberapa peraturan (di UU HPP) itu akan berlaku pada 2022, seperti PPN mulai 1 April 2022, PPh diberlakukan juga di 2022. Jadi kita melihat ada potensi peningkatan," kata Suahasil dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021) malam.
Suahasil kemudian menambahkan, peningkatan penerimaan pajak tahun 2022 bisa mencapai hampir Rp140 triliun seiring dengan diberlakukannya UU HPP. Peningkatan tersebut pun diprediksi Suahasil bakal berlanjut hingga tahun 2023.
"Kemudian tahun 2023 kenaikannya Rp150 triliun hingga Rp160 triliunan dan ini nggak akan terjadi dengan sendirinya. Teman-teman di DJP yang bertugas mengumpulkan pajak harus bekerja lebih keras dalam mengcover bidang yang selama ini menjadi sumber penerimaan pajak," tutur dia.
Baca Juga: RUU HPP Gol, KTP Kini Bisa Berfungsi Jadi NPWP
Topik:
Berita Terkini Lainnya
