Rosan Minta Keringanan Pajak BUMN, Purbaya: Ya Nggak Bisa!
- Sejumlah perusahaan BUMN ada dalam kondisi untung: Menkeu Purbaya tidak merinci BUMN mana saja yang diusulkan untuk dihapus tagihan pajaknya. Ia hanya menyebut perusahaan-perusahaan tersebut dalam kondisi untung dan memiliki komponen kepemilikan asing.
- Danantara masih lakukan konsolidasi 2-3 tahun ke depan: Meski menolak penghapusan pajak masa lalu, Purbaya menyatakan setuju memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang sedang melakukan aksi korporasi. Ia menilai, hal itu wajar karena Danantara masih melakukan konsolidasi dalam 2–3 tahun ke depan.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani meminta keringanan pajak untuk beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Permintaan ini disampaikan saat pertemuan keduanya di Kementerian Keuangan pada Rabu (3/12). Ia menjelaskan, Rosan meminta keringanan pajak berupa penghapusan kewajiban pajak atas sejumlah perusahaan BUMN yang timbul sebelum 2023. Namun permintaan tersebut langsung ditolak.
"Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan BUMN. Dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya, kalau nggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya nggak bisa," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/12/2025).
1. Sejumlah perusahaan BUMN ada dalam kondisi untung
Meski demikian, Purbaya tidak merinci BUMN mana saja yang diusulkan untuk dihapus tagihan pajaknya. Ia hanya menyebut perusahaan-perusahaan tersebut dalam kondisi untung dan memiliki komponen kepemilikan asing.
“Itu kan sudah kejadian di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga,” ujar Purbaya.
2. Danantara masih lakukan konsolidasi 2-3 tahun ke depan
Meski menolak penghapusan pajak masa lalu, Purbaya menyatakan setuju memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang sedang melakukan aksi korporasi. Ia menilai, hal itu wajar karena Danantara masih melakukan konsolidasi dalam 2–3 tahun ke depan.
“Dia (Rosan) bilang kalau bayar semua pajaknya jadi kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi. Maka kita beri waktu 2–3 tahun ke depan. Setelah itu, setiap corporate action tetap dikenakan pajak sesuai aturan. Ini kan Danantara baru, dan itu juga proyek pemerintah. Jadi hal itu wajar,” ujarnya.
3. Rosan meminta dukungan fiskal dan insentif pajak
Sebelumnya Rosan meminta dukungan fiskal dalam bentuk insentif pajak kepada Purbaya. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung dalam rapat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (3/12).
Dalam momen pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam, Rosan menjelaskan telah membahas berbagai aspek termasuk soal dukungan fiskal.
“Dalam pertemuan ini, kami membahas bagaimana pengembangan Danantara serta dukungan dari segi fiskal dan perpajakan. Beliau sangat terbuka terhadap pembahasan ini,” ujar Rosan.
Selain membahas dukungan untuk memperkuat posisi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi, keduanya juga mendiskusikan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Pembahasan ini dilakukan sebelum rencana tersebut diajukan kepada konsorsium perusahaan finansial China yang diwakili oleh China Development Bank (CDB).
“Kami mendiskusikan langkah-langkah bersama untuk penyelesaian KCIC dan Whoosh,” ucap Rosan, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
