Krisis Migas Global, India Terpaksa Gunakan Bahan Bakar Emisi Tinggi
- India mengaktifkan bahan bakar alternatif seperti minyak tanah dan biomassa untuk menjaga pasokan energi nasional di tengah krisis gas global akibat konflik di Timur Tengah.
- Pemerintah India memperkuat pasokan minyak dari jalur non-Selat Hormuz dengan menggandeng 40 negara pemasok baru agar distribusi energi tetap stabil dan aman.
- Distribusi LPG diawasi ketat dengan prioritas rumah tangga, pembatasan pemesanan ulang, serta sistem kode autentikasi guna mencegah penimbunan dan penyalahgunaan di pasar gelap.
Jakarta, IDN Times - India resmi mengaktifkan berbagai pilihan bahan bakar alternatif, pada Kamis (12/3/2026). Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas energi nasional setelah pasokan gas dunia terganggu akibat konflik militer di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS).
Menteri Perminyakan dan Gas Alam India, Hardeep Singh Puri, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada distribusi gas elpiji (LPG). Hal ini penting agar kebutuhan bahan bakar untuk rumah tangga dan sektor penting lainnya tetap terpenuhi di tengah krisis pasokan yang sedang melanda berbagai industri di India.
1. India aktifkan bahan bakar alternatif demi jaga stok energi nasional
India resmi mengaktifkan penggunaan bahan bakar alternatif sebagai langkah darurat untuk menjaga ketersediaan energi nasional. Keputusan ini diambil karena adanya hambatan pengiriman barang di Selat Hormuz, jalur laut yang sangat penting bagi pasokan minyak dan gas dunia. Pemerintah menyadari bahwa gangguan pada jalur tersebut mengharuskan sektor industri dan bisnis lebih fleksibel dalam memilih jenis bahan bakar yang digunakan.
Menteri Perminyakan dan Gas Alam, Hardeep Singh Puri, menjelaskan rencana pengalihan energi ini kepada anggota parlemen. Strategi ini sengaja dirancang agar masyarakat umum tetap menjadi prioritas utama dalam mendapatkan gas untuk memasak.
"Bahan bakar alternatif mulai digunakan untuk mengurangi beban pasokan LPG dan gas pipa. Minyak tanah kini tersedia di gerai ritel serta jalur distribusi publik, sedangkan minyak bakar dialokasikan untuk kebutuhan industri," kata Singh Puri, dilansir Livemint.
Untuk mendukung masa darurat ini, pemerintah juga melonggarkan aturan lingkungan agar penggunaan bahan bakar tertentu diperbolehkan sementara waktu. Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim (MoEFCC) telah meminta badan pengawas di setiap negara bagian untuk mengizinkan penggunaan bahan bakar yang lebih padat asap selama masa krisis. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi pemakaian gas elpiji di sektor usaha, sehingga stok gas yang ada bisa dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan rumah tangga.
Puri menekankan bahwa izin penggunaan bahan bakar seperti biomassa dan minyak tanah ini hanya berlaku sementara namun sangat mendesak.
"MoEFCC menyarankan otoritas pengendalian polusi daerah untuk mengizinkan penggunaan biomassa, pelet RDF, minyak tanah, atau batu bara sebagai bahan bakar alternatif di sektor perhotelan dan restoran selama satu bulan," ujar Singh Puri, dilansir Channel News Asia.
Walaupun kebijakan ini berisiko meningkatkan polusi, prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencegah kelangkaan energi yang bisa melumpuhkan ekonomi. Pabrik dan industri kini didorong memakai minyak bakar sebagai pengganti gas alam agar mesin produksi tetap berjalan. Pemerintah akan terus memantau peralihan ini dengan ketat guna memastikan penggunaan bahan bakar alternatif tersebut tidak disalahgunakan dan hanya dilakukan selama krisis pasokan gas dunia belum berakhir.
2. India perkuat pasokan minyak dari luar Selat Hormuz demi amankan stok energi
India berhasil mengurangi ketergantungan energi mereka pada jalur laut Selat Hormuz melalui strategi pembelian minyak dari berbagai negara. Sebelumnya, hampir separuh impor minyak India harus melewati jalur tersebut, namun kini angka tersebut telah ditekan secara drastis. Saat ini, sekitar 70 persen pasokan minyak India didatangkan dari jalur lain yang lebih aman, sehingga risiko gangguan pengiriman akibat konflik di wilayah Teluk dapat dihindari.
Menteri Perminyakan dan Gas Alam, Hardeep Singh Puri, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa cadangan minyak nasional dalam kondisi aman. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya diplomatik Perdana Menteri Narendra Modi yang menjalin kerja sama dengan negara-negara di wilayah yang lebih stabil.
"Pasokan minyak mentah India tetap aman. Volume yang kami miliki bahkan melebihi jumlah yang biasanya dikirim melalui Selat Hormuz," ujar Singh Puri.
Kini, India mengambil minyak mentah dari 40 negara yang berbeda, meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sumber pasokan baru dari AS, Norwegia, Kanada, Aljazair, hingga Rusia kini memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi India.
Selain mengamankan sumber pasokan, kilang di dalam negeri juga bekerja ekstra keras hingga mencapai batas maksimal. Kilang-kilang di India dilaporkan beroperasi penuh untuk menghasilkan bahan bakar cair dan gas elpiji secara mandiri. Fokus utama dari kerja lembur pabrik-pabrik ini adalah untuk memproduksi sebanyak mungkin bahan baku gas memasak guna menjamin ketersediaan stok di dapur warga.
Dari sisi penyaluran, pemerintah memastikan distribusi bahan bakar untuk kendaraan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Lebih dari 100 ribu pompa bensin di seluruh penjuru India tetap beroperasi dengan stok yang cukup untuk melayani kebutuhan harian bensin dan solar. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat agar tidak muncul antrean panjang yang bisa memicu kepanikan di tengah situasi global yang tidak menentu.
3. India kendalikan distribusi gas demi cegah kelangkaan di rumah tangga
India mulai menerapkan pengawasan ketat terhadap pembagian LPG untuk memastikan stok di rumah tangga tetap aman. Berdasarkan aturan baru yang terbit pada 9 Maret 2026, pasokan gas kini diutamakan sepenuhnya untuk kebutuhan dapur warga dan bahan bakar kendaraan umum. Sementara itu, sektor pabrik dan industri harus mengalah dengan menerima jatah gas yang lebih sedikit.
Menteri Perminyakan dan Gas Alam, Hardeep Singh Puri, menjelaskan bahwa kabar mengenai kelangkaan gas di beberapa daerah lebih disebabkan oleh rasa panik masyarakat, bukan karena stok yang habis. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengatur agar warga di perkotaan hanya bisa memesan tabung gas baru minimal 25 hari setelah pembelian terakhir.
"Laporan lapangan menunjukkan adanya aksi borong dan penimbunan di tingkat distributor hingga ritel. Hal ini dipicu oleh kecemasan konsumen, bukan karena kelangkaan pasokan yang sebenarnya," ujar Singh Puri.
Selain membatasi waktu pembelian, pemerintah juga memperketat sistem keamanan pengiriman dengan menggunakan kode rahasia atau Delivery Authentication Code (DAC). Dengan sistem ini, tabung gas hanya akan diserahkan jika pembeli bisa menunjukkan kode khusus yang dikirimkan ke ponsel mereka. Langkah ini diambil untuk mencegah oknum nakal yang ingin menjual gas subsidi ke pasar gelap demi keuntungan pribadi di tengah krisis dunia.
Pemerintah juga bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mempermainkan harga atau menyebarkan berita bohong. Menteri Puri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Tim khusus pun telah dibentuk untuk memantau permintaan gas di lapangan agar tidak ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
