Rumahnya Dijarah, Sri Mulyani: Demokrasi Harus Dijaga dengan Etika, Bukan Anarki

01 Sep 2025, 11:00 WIB

Triyan Pangastuti

Potret Rumah Menkeu Sri Mulyani Usai Dijarah Kelompok Tak Dikenal. (Dok/ANTARA).

Intinya sih...

Jika masyarakat tidak puas tersedia mekanisme jalur hukum yang bisa ditempuh. Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjalankan tugas kenegaraan dengan menjunjung tinggi konstitusi, etika, dan integritas.
Tugas negara harus dijalankan sesuai amanh, kejujuran, serta integritas. Menurut Sri Mulyani, tugas negara harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara setelah rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (31/8/2025). Aksi penjarahan ini diduga berkaitan dengan kejadian serupa yang menimpa kediaman sejumlah anggota DPR RI.

Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral yang diberikan oleh berbagai pihak dalam menghadapi musibah tersebut.

Ia mengakui, membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, penuh tantangan, dan sering kali berbahaya. Menurut dia, para pendahulu bangsa pun telah melalui jalan yang sama.

"Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur," ujar Sri Mulyani.

1. Jika masyarakat tidak puas tersedia mekanisme jalur hukum yang bisa ditempuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait rumahnya yang dijarah. (Dok/Screenshot Instagram@smindrawati).

Ia menegaskan pentingnya menjalankan tugas kenegaraan dengan menjunjung tinggi konstitusi, etika, dan integritas. Sri Mulyani menekankan, sebagai pejabat negara, dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepentingan atau selera pribadi.

"Sebagai pejabat negara, saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua undang-undang. Ini bukan ranah atau selera pribadi. Undang-undang disusun dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan," kata dia.

Ia pun mengingatkan, jika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar, tersedia jalur hukum melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah banyak dilakukan sebelumnya.

Sri Mulyani mengatakan, apabila dalam pelaksanaannya undang-undang dianggap menyimpang, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan, hingga ke Mahkamah Agung. Menurut dia, sistem demokrasi Indonesia yang beradab memberikan ruang penyelesaian masalah melalui jalur hukum, bukan dengan aksi anarki atau intimidasi.

"Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Memang belum dan tidak akan pernah sempurna. Karena itu, tugas kita bersama adalah terus memperbaiki kualitas demokrasi secara beradab bukan dengan anarki, intimidasi, ataupun represi," kata dia.

2. Tugas negara harus dijalankan sesuai amanh, kejujuran, serta integritas

Potret Rumah Menkeu Sri Mulyani Usai Dijarah Kelompok Tak Dikenal. (Dok/ANTARA).

Menurut Sri Mulyani, tugas negara harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta harus bebas dari praktik korupsi.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tugas yang luar biasa mulia. Tugas ini tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan kebijaksanaan, empati, serta kepekaan untuk mendengar dan memahami suara masyarakat. Sebab, hal ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa,” kata dia.

3. Menkeu berkomitmen terus memperbaiki diri

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden ke-7 Jokowi. (IDN Times/Larasati Rey).

Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk warganet, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, hingga pelaku usaha besar yang terus memberikan masukan dan kritikan, sindiran, makian bahkan nasihat.

"(Dengan) doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia. Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan dan melukai dan mengkhianati perasaan publik," kata dia.

Mengakhiri pernyataannya, Sri Mulyani mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam pemerintahan, namun komitmen untuk terus memperbaiki diri akan selalu menjadi prioritas.

“Kami mohon maaf, pasti masih banyak kekurangan. Bismillah, kami akan terus memperbaiki diri. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ucap dia.