Sah! DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2024

31 Agu 2023, 20:37 WIB

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan Indonesia untuk tahun 2024.

"Kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan, dan rapat dengar pendapat dengan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik tentang pembahasan asumsi dasar mikro, target pembangunan dan indikator pembangunan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024 kita nyatakan sah dan setuju,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, Kamis (31/8/2023).

1. Optimalkan penerimaan negara

IDN Times/Arief Rahmat

Kahar meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan menjalankan kebijakan-kebijakan, seperti optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), meningkatkan tax ratio penerimaan perpajakan di kisaran 10,1 persen.

Untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah juga diminta untuk melakukan extra effort pada sektor pajak, bea cukai, dan PNBP agar pendapatan negara dapat ditingkatkan pada 2024.

"Optimalisasi penerimaan negara dari sisi PNBP dilakukan melalui pemanfaatan SDA, dividen BUMN, kebijakan penguatan pemanfaatan aset barang milik negara yang lebih optimal, serta penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan upaya yang efektif dalam penagihan Piutang PNBP untuk penyelesaian piutang PNBP melalui Automatic Blocking System (ABS) dengan kriteria yang jelas.

2. Kualiatas belanja harus ditingkatkan

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk menjaga kondisi makro ekonomi Indonesia pada 2024, DPR mengingatkan pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat langkah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.

Tak hanya itu, sisi kualitas belanja juga harus ditingkatkan agar tetap produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, agenda reformasi struktural yang berdampak pada penciptaan pertumbuhan ekonomi.