Salah Sasaran, Dana Pinjaman dari Pemerintah AS Mengalir ke Kanye West

Kementerian Keuangan Amerika Serikat mendapatkan otoritas untuk menggelontorkan pinjaman sebesar Rp7.500 triliun. Semestinya, dana sebesar itu diperuntukkan bagi sekitar lima juta usaha kecil dan organisasi nirlaba.

Menurut banyak pengamat, program penjamin itu bisa mencegah runtuhnya lapangan kerja di Amerika Serikat yang dimulai pada musim semi lalu ketika jumlah kasus COVID-19 melonjak dan berbagai bisnis ditutup. Pada Maret dan April, ada 22 juta lapangan kerja yang hilang. Dengan bantuan pemerintah, harapannya sepertiga di antaranya bisa pulih kembali pada Mei dan Juni.

Kenyataannya, penerima program justru adalah perusahaan maupun lembaga yang tidak semestinya mendapatkan pinjaman. "Prosesnya berantakan dan mereka tak bisa cukup menargetkan," ujar ekonom Diane Swonk dari firma Grant Thornton.

Berdasarkan daftar yang diungkap Kementerian Keuangan, Yeezy mempekerjakan sebanyak 106 karyawan per Februari atau sebelum COVID-19 menghantam Amerika Serikat. Sepatu yang diproduksi Yeezy sendiri dijual mulai dari Rp3,6 jutaan.

Sedangkan harga di pasaran bisa mencapai belasan hingga puluhan juta. Misalnya, menurut situs solecollector.com harga Nike Air Yeezy 2 Red October di marketplace saat ini sudah lebih dari Rp159 juta. Lonjakan harga yang sangat fantastis itu disebabkan salah satunya oleh popularitas Kanye sebagai rapper. Ia juga merupakan pemilik tunggal Yeezy.

Daftar kementerian juga memperlihatkan penerima lain seperti merek fashion mewah Oscar de la Renta dan Vera Wang. Masing-masing menerima kisaran pinjaman yang sama dengan yang didapatkan Yeezy. Padahal, harga pakaian keluaran kedua merek itu bisa menyentuh puluhan, bahkan ratusan juta rupiah.

Keanehan lain adalah sejumlah kelompok politik dengan agenda tertentu turut menerima pinjaman. Salah satunya adalah Americans for Tax Reform Foundation yang merupakan sayap organisasi pelobi anti-pajak Americans for Tax Reform (ATR). Yayasan itu mendapatkan pinjaman sekitar Rp5 miliar dari pemerintah.

Tentu saja ini adalah tragedi tersendiri mengingat ATR mendukung pemerintahan yang lebih kecil dan percaya masyarakat tak seharusnya dipungut pajak.

Pada saat yang sama, pinjaman yang mereka terima berasal dari pemerintah yang memakai uang pajak publik. Pemimpin ATR Grover Norquist mengaku pihaknya tak menentang pinjaman tersebut karena menilai itu sebagai "kompensasi pemerintah selama penutupan" akibat pandemik.

Perusahaan keluarga milik Gubernur negara bagian West Virginia Jim Justice juga mendapatkan setidaknya Rp91 miliar dari pemerintah. Padahal, Justice dikenal sebagai orang terkaya di wilayahnya karena memiliki sejumlah usaha batu bara dan pertanian.

Sekurang-kurangnya enam usaha miliknya menerima pinjaman tersebut, termasuk klub olahraga eksklusif bernama The Greenbrier.

Daftar yang dirilis pemerintah sendiri hanya mengungkap kurang dari 15 persen dari keseluruhan penerima pinjaman. Oleh karena itu, beberapa organisasi media di Amerika Serikat menuntut pemerintah untuk membuka nama-nama lainnya yang telah mendapatkan gelontoran dana.