Sawit RI Dihalau Uni Eropa, Zulhas: Prabowo Sudah Siapkan untuk Avtur

25 Apr 2024, 14:37 WIB

Ilustrasi perkebunan kelapa. (dok. Kementerian Koperasi dan UKM)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan tidak perlu khawatir terkait dengan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang berkaitan dengan komoditas kelapa sawit.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menekankan, jika Uni Eropa (UE) tidak mau membeli kelapa sawit dari Indonesia, maka tidak perlu dihiraukan. Indonesia telah menyiapkan alternatif pemanfaatan komoditas tersebut.

“Gak usah khawatir, EUDR itu kan soal kelapa sawit ya, kalau kelapa sawit itu gak mau dibeli oleh UE, ngapain kita repot?” kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (25/4/2024).

1. Prabowo akan optimalkan sawit untuk kemandirian energi

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. (dok. Kementerian Koperasi dan UKM)

Zulhas mengungkapkan, presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto telah menyiapkan rencana memproduksi bioavtur dengan campuran minyak kelapa sawit.

Dia juga mengingatkan Uni Eropa berhati-hati agar tidak menyalahkan Indonesia karena potensi penurunan pasokan kelapa sawit jika Indonesia meningkatkan penggunaan B60.

B60 merupakan kebijakan pencampuran biodiesel dengan 60 persen komposisi biodiesel dari minyak kelapa sawit dan 40 persen komposisi minyak solar.

“Pak Prabowo sudah siapkan untuk bikin avtur ya, hati-hati aja jangan sampai dimarahin karena kita nanti gak bisa jual. Apalagi kalau kita tingkatkan B60, wah, itu bisa kurang ya. Kan Pak Prabowo programnya itu akan mandiri di bidang energi,” jelasnya.

2. Zulhas sebut banyak yang berminat dengan hasil produk Indonesia

Tandan buah segar sawit (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan tidak perlu khawatir terkait hasil-hasil pertanian di dalam negeri, termasuk kelapa sawit dan kopi. Meskipun Uni Eropa tidak lagi membeli produk tersebut.

Dia menyatakan masih ada pasar lain yang tetap membutuhkan produk dari Indonesia tersebut, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran tidak terserap oleh pasar.

“Kalau UE gak mau beli, banyak yang masih mau beli. Justru mereka yang butuh kita, mereka. Gak usah khawatir,” tambahnya.

3. Pengusaha sawit nasional dukung posisi pemerintah terkait EUDR

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit (IDN Times/Dokumen)

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung posisi pemerintah menyoal keputusan Uni Eropa (UE) yang memberlakukan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Asosiasi pengusaha minyak sawit memastikan tegak lurus dengan pemerintah yang mengambil sikap dan posisi dengan tidak tunduk pada regulasi tersebut.

"GAPKI mengikuti posisi pemerintah. Kalau pemerintah menolak, GAPKI juga menolak,” kata Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, Azis Hidayat dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dikutip Selasa (12/12/2023).