Soal Impor Kereta dari Jepang, DPR: Masa Rakyat Dikasih yang Bekas

Bambang pun kemudian menyoroti dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT KCI dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Kedua BUMN itu mestinya bisa bersinergi untuk menghadirkan kereta baru yang bisa digunakan oleh masyarakat.

"Produsen BUMN, usernya BUMN. Masa serumah gak bisa saling perkuat. Seharusnya kan sesama BUMN bisa saling mendukung. Kecuali produsennya swasta, ada potensi tidak bisa sinergi," ujar Bambang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo menegaskan bahwa impor tersebut tidak perlu dilakukan lantaran kebutuhan kereta di dalam negeri bisa disediakan oleh industri kereta api nasional.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa harus impor kereta api bekas dari Jepang? Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," ucap Dody, dikutip dari ANTARA.

Dody menambahkan, penyediaan kereta baru dalam jumlah banyak sejatinya membutuhkan waktu lantaran tidak bisa direalisasikan dalam semalam.

Maka dari itu, Dody meminta agar adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap kereta yang ada di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar. Seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, upaya impor kereta bekas dari Jepang oleh KCI pada dasarnya diambil untuk mengganti rangkaian kereta KRL Jabodetabek yang bakal pensiun pada 2023 dan 2024 mendatang.

Kabar tersebut disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interst Group, Agus Pambagio dalam catatannya yang diterima IDN Times, Selasa (28/2/2023).

"Untuk memenuhi tingkat kehandalan, kenyamanan dan keselamatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), PT KCI harus terus merawat armada KRL. Tahun ini akan ada 10 rangkaian dan 16 rangkaian di tahun 2024 KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Untuk itu PT KCI harus segera memesan rangkaian KRL baru atau bekas pakai sebagai pengganti," tutur Agus.

Sejatinya, kata Agus, PT KCI telah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan itu dilakukan KCI kepada PT Industri Kereta Api alias PT INKA. Namun, PT INKA baru sanggup menyediakan KRL pesanan PT KCI pada 2025 dengan harga yang tinggi.

"Meski demikian, PT KCI telah menandatangani MoU dengan PT INKA untuk pemesanan KRL tersebut sesuai kebutuhan. Berhubung produk PT INKA belum dapat terelisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengaadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," papar Agus.