Spanyol Kecualikan Airbus dari Larangan Teknologi Israel

Pemerintah Spanyol terus memperluas kebijakan pembatasan perdagangan dengan Israel sebagai bagian dari langkah protes terhadap konflik di Gaza. Pada September 2025, Spanyol mengesahkan undang-undang darurat untuk menghentikan genosida di wilayah tersebut, termasuk melarang perdagangan bahan pertahanan, produk dengan penggunaan ganda, serta impor barang dari pemukiman ilegal Israel di Palestina.

Sebagai bagian dari implementasi aturan itu, Kementerian Konsumen Spanyol pada pekan lalu memerintahkan tujuh situs akomodasi wisata untuk menghapus 138 iklan rumah liburan yang berlokasi di wilayah pendudukan Palestina. Perusahaan yang tidak mematuhi perintah tersebut terancam sanksi administratif sesuai regulasi perdagangan luar negeri Spanyol.

Menteri Transformasi Digital Spanyol, Oscar Lopez menyatakan, pemerintah telah memblokir lebih dari 200 upaya pembelian material yang terkait dengan Israel sejak pemberlakuan larangan tersebut.

“Spanyol telah memblokir 200 upaya untuk membeli material yang berkaitan dengan Israel,” ujarnya, dikutip The Straits Times.

Larangan ekspor dan perdagangan ini menjadi bagian dari kebijakan sanksi luas terhadap Israel, termasuk pembatalan kontrak pertahanan bernilai miliaran euro yang telah berlangsung sejak Oktober 2023, mempertegas sikap politik luar negeri Spanyol dalam menentang operasi militer Israel di Gaza.

Perusahaan kedirgantaraan Airbus, yang mempekerjakan sekitar 14 ribu pekerja di Spanyol dan menyumbang hampir 60 persen dari total ekspor sektor udara-pertahanan negara itu, memperoleh pengecualian khusus dari larangan penggunaan teknologi Israel dalam rapat kabinet pemerintah Spanyol pekan lalu. Berdasarkan rapat kabinet, keputusan ini diambil karena industri penerbangan dan pertahanan Airbus dinilai memiliki kontribusi vital terhadap ekonomi nasional serta berperan penting dalam menjaga ribuan lapangan kerja terampil.

Airbus diketahui memproduksi berbagai pesawat militer di Madrid dan Sevilla, termasuk A400M dan C295 untuk angkutan udara, A330 MRTT untuk pengisian bahan bakar di udara, serta drone pengawasan SIRTAP, yang sebagian sistemnya masih menggunakan teknologi asal Israel.

Kementerian Pertahanan Spanyol kini tengah bekerja sama dengan Airbus untuk menyusun rencana pelepasan bertahap dari ketergantungan terhadap teknologi Israel, meskipun rincian serta jadwal implementasinya belum diumumkan.

Keputusan pemerintah Spanyol memberikan pengecualian kepada Airbus untuk tetap menggunakan teknologi asal Israel dinilai berisiko memperburuk ketegangan politik di dalam koalisi pemerintahan Partai Sosialis dan kelompok kiri keras Sumar. Langkah itu muncul di tengah situasi pemerintahan yang tengah melemah akibat sengketa internal, skandal korupsi, dan tuduhan pelecehan seksual.

Sejumlah menteri kabinet Spanyol membela keputusan tersebut dengan menekankan prioritas utama pemerintah adalah melindungi lapangan kerja dan menjaga otonomi strategis nasional. Airbus dianggap sebagai sektor industri strategis, di mana pemerintah Spanyol memiliki sekitar 4 persen saham dalam perusahaan tersebut.

Tekanan kuat dari industri domestik dan serikat pekerja juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah kompromi ini demi menjamin kelangsungan produksi Airbus yang bernilai miliaran euro dan berperan penting bagi perekonomian nasional.