Sri Mulyani Bentuk 2 Ditjen di Kemenkeu, Siapa Pimpinannya?

- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu
- Dua direktorat dan satu badan baru dibentuk dengan pejabat lama di Kemenkeu
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/5/2025). Sri Mulyani juga mengumumkan dua direktorat jenderal (ditjen) dan satu badan baru yang baru dibentuk.
Pertama, Direktorat Strategi Ekonomi dan Fiskal; Direktorat Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan; serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
Meski posisinya baru, namun pejabatnya adalah sosok-sosok lama di Kemenkeu. Siapa saja itu?
1. Mantan Dirjen Pajak hingga mantan Kepala BKF isi direktorat baru di Kemenkeu

Direktorat Strategi Ekonomi dan Fiskal dipimpin oleh Febrio Nathan Kacaribu. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sejak 3 April 2020.
Lalu, Sri Mulyani melantik mantan Staf Khusus (Stafsus), yakni Masyita Crystallin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Dia sebelumnya bertugas sebagai Stafsus untuk perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi periode 2020-2024.
Lalu, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Suryo Utomo sebagai Kepala. Suryo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak lebih dari lima tahun.
2. Kemenkeu jalankan tugas sebagai otoritas fiskal

Dalam pelantikan pagi tadi, Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu adalah otoritas pengelola keuangan negara. Bahkan, Kemenkeu sering disebut sebagai otoritas fiskal, karena tugasnya menyusun kebijakan, ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal.
"Kemudian Kemenkeu juga memiliki fungsi untuk menghimpun penerimaan negara, mengelola belanja negara baik di pusat Kementerian/Lembaga, bendara umum negara, dan transfer ke daerah, mengelola pembiayaan dan perbendaraan secara prudent, agile, dan efektif, dan mengelola aset-aset atau kekayaan negara," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Dia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Peranan ini menempatkan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang terus-menerus akan menjadi sorotan dari seluruh pemangku kepentingan, secara sangat detail sebab tidak ada negara yang bisa maju, memakmurkan rakyatnya, dan mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, transparan, kredibel, dan berkelanjutan," tutur Sri Mulyani.
3. Daftar 22 pejabat baru Kemenkeu

Berikut daftar 22 pejabat yang dilantik hari ini:
- Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal
- Febrio Nathan Kacaribu sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
- Luky Alfirman sebagai Direktur Jenderal Anggaran
- Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak
- Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- Astera Primanto Bhakti sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan
- Rionald Silaban sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- Askolani sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Suminto sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- Masyita Crystallin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
- Awan Nurmawan sebagai Insepktur Jenderal
- Suryo Utomo sebagai Kepala Badan Teknologi dan Intelejen Keuangan
- Andin Hadiyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Iwan Djuniardi sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
- Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
- Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
- Dwi Teguh Wibowo sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
- Mochamad Agus Rofiudin sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Sudarto sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
- Parjiono sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
- Arief Wibisono sebagai Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal
- Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.