Sri Mulyani Revisi Tekor APBN Akhir Tahun ke Rp873,6 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, merevisi defisit atau tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun 2021. Tekor APBN diprediksi mengalami penurunan dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan pemerintah di dalam Undang Undang (UU) APBN.
"Akhir tahun ini, kita akan mengalami pengecilan defisit. Kalau di dalam UU APBN defisit disebutkan Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari GDP. Tahun ini, kita memperkirakan defisitnya akan mengecil, yaitu ke Rp873,6 triliun atau pada kisaran antara 5,2 hingga 5,4 persen dari PDB," tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual pascasidang kabinet, Rabu (17/11/2021).
1. Pendapatan negara hingga akhir Oktober 2021 tunjukkan pertumbuhan
Revisi tekor APBN yang menurun tak terlepas dari pencapaian pendapatan negara hingga akhir Oktober 2021. Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2021 menunjukkan pertumbuhan cukup kuat, yaitu 18,2 persen.
"Penerimaan pajak tumbuh 15,3 persen. Tahun lalu, kontraksinya 18,8 persen. Jadi, ini rebound dan recover penerimaan," ujar dia.
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, Bea dan Cukai tumbuh 5,5 persen tahun ini dan menjadikannya naik 25,5 persen.
"Penerimaan negara bukan pajak yang tahun lalu kontraksi 16,3 persen, tahun ini tumbuh 25,2 persen. Sehingga total seluruh pendapatan negara tumbuh 18,2 persen dibandingkan tahun lalu yang kontraksi 15,3 persen," katanya.
2. Tekor APBN per Oktober 2021
Sri Mulyani sempat membeberkan tekor APBN per Oktober 2021 mencapai Rp548,9 triliun atau 3,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dia mengatakan defisit APBN per Oktober 2021 menunjukkan penurunan dibandingkan Oktober 2020 sebesar Rp764,8 triliun atau setara 4,67 persen terhadap PDB. Hal itu menunjukkan adanya pemulihan pada APBN, seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia.
"Pada 2021, seiring pemulihan ekonomi, reopening, dan aktivitas masyarkat, dan ekonomi mulai bergerak kembali, maka APBN juga mulai pulih," ucap Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2021 yang digelar virtual, Selasa (16/11/2021).
3. Pemerintah harus kendalikan belanja negara
Berdasarkan data, per Oktober 2021, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.058,9 triliun atau setara 74,9 persen terhadap APBN, tumbuh 0,8 persen secara year on year (yoy).
Dia mengatakan, ke depannya pemerintah harus mengendalikan realisasi belanja negara. Meski begitu, dia memastikan belanja untuk bidang kesehatan, terutama untuk penanganan COVID-19 akan tetap dijaga.
"Kami mencoba untuk terus mengendalikan pembelanjaan, tanpa mengorbankan dari sisi kebutuhan COVID-19, karena masih sangat penting. Belanja untuk bidang kesehatan masih sangat tinggi, bahkan melonjak tahun ini. Belanja untuk bansos kami pertahankan cukup tinggi, dan pemulihan ekonomi bisa berjalan," ujar dia.
