.jpg)
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penarikan utang baru senilai Rp194,9 triliun, atau turun senilai 17,8 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), hingga Juli 2023.
"Pembiayaan utang Juli ini kenaikannya menjadi Rp194,4 triliun. Artinya, dibandingkan dengan pembiayaan utang tahun lalu, maka pembiayaan utang mengalami turun tajam 17,8 persen," kata Sri dalam konferensi APBN KiTa, Jumat (11/8/2023).
Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut baru mencapai 28 persen persen dari target APBN 2023 yang sebesar Rp696,3 triliun. Angka tersebut cenderung rendah, mengingat moncernya penerimaan negara.
Secara lebih rinci, realisasi pembiayaan utang hingga Juli 2023 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp184,1 triliun, atau baru 25,8 persen dari target dalam APBN sebesar Rp712,9 triliun. Penerbitan utang melalui SBN juga mengalami penurunan hingga 17,8 persen dibanding tahun lalu.
"Dengan penerimaan negara yang masih baik dan belanja tetap terjaga, maka kita bisa menurunkan penerbitan surat berharga negara (SBN) yang hanya 25,8 persen saja. Sedangkan sisi pinjaman realisasinya baru Rp10,9 triliun," jelasnya.
Turunnya pembiayaan utang ditopang oleh faktor kinerja positif APBN hingga Juli yang masih mencatatkan surplus Rp153,5 triliun, setara dengan 0,72 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Surplus ini ditopang pendapatan negara yang mencapai Rp1.614,8 triliun, tumbuh 4,1 persen (yoy), dan belanja negara Rp1.461,2 triliun, tumbuh 1,2 persen (yoy).
Dengan demikian, defisit anggaran tahun ini diprediksi akan lebih rendah dari target dalam APBN sebesar 2,84 persen terhadap PDB.
"Ini tentu kinerja dari APBN yang dijaga secara hati-hati, dan kinerja ekonomi yang positif sebabkan confidence terhadap perekonomian dan APBN tetap terjaga kuat dan risiko dianggap bisa dikelola secara sangat baik," jelasnya.
Di samping itu, Lembaga Pemeringkat Rating and Investment Information Inc. (R&I) mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+ (Investment Grade) dengan outlook stabil pada 4 Juli 2022.
Keputusan ini mempertimbangkan terjaganya stabilitas eksternal Indonesia yang didukung oleh momentum pemulihan ekonomi.
"Ini yang sebabkan peringkat kredit dari surat berharga negara dan APBN diberikan penilaian dengan outlook stable atau positif. Ini gambarkan asesmen risiko terhadap APBN dan pengelolaan utang Indonesia dianggap baik, stabil, dan bahkan positif dalam artian prospek akan semakin membaik," tuturnya.