Sri Mulyani Ungkap Ancaman Penggelapan Pajak saat Harga Batu Bara Naik

08 Mar 2022, 12:15 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Kondisi geopolitik yang masih memanas memicu kenaikan harga-harga komoditas, salah satunya mineral dan batu bara (minerba). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kenaikan harga komoditas minerba turut menimbulkan ancaman penyelundupan hingga penggelapan pajak (tax evasion).

"Semakin tinggi harga minerba, maka ancaman terhadap tata kelola yang baik menjadi sangat tinggi. Insentif untuk melakukan pelanggaran tata kelola yang baik dalam bentuk penyelendupan, under invoicing, tax evasion, menjadi sangat besar. Inilah menjadi salah satu alasan nyata kenapa kita makin perlu menata diri di antara kementerian/lembaga," ucap Sri Mulyani dalam peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara yang digelar virtual, Selasa (8/3/2022).

1. Cara cegah kebocoran penerimaan negara dari perdagangan komoditas minerba

Ilustrasi tongkang angkut batu bara. IDN Times/Mela Hapsari

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan perlunya transparansi dalam seluruh proses perdagangan komoditas batu bara, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Dengan transparansi, maka pemerintah bisa mencegah kebocoran penerimaan negara dari ancaman-ancaman di atas.

"Ibu-bapak sekalian, pada saat ini dunia sedang menghadapi suasana geopolitik yang sangat rumit. Imbas terhadap harga-harga komoditas sangat nyata. Saat ini kami lihat harga harga komoditas sumber daya alam (SDA) yang diproduksi Indonesia termasuk yang terkena dampak dengan melonjaknya harganya. Oleh karena itu sumbangan dan kontribusi SDA khususnya minerba menjadi sangat penting," tutur Sri Mulyani.

2. Pemerintah luncurkan SIMBARA

Ilustrasi tongkang mengangkut batu bara (IDN Times/Yuda Almerio)

Wujud dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perdagangan komoditas minerba ialah dengan peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (SIMBARA). Sistem tersebut merupakan integrasi data dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian ESDM, dan seterusnya yang mencakup data-data terkait perdagangan komoditas minerba.

"Sistem ini mengintegrasikan proses mulai single identity wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor atau pengapalan, dan terakhir devisa hasil ekspor," ujar Sri Mulyani.

3. Bisa optimalkan penerimaan negara

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Dengan sistem tersebut, maka pemerintah dapat mencegah penyelewengan, bahkan tindakan korupsi dalam perdagangan komoditas minerba. Sehingga, penerimaan negara bisa lebih optimal, baik dalam bentuk pajak, bea keluar, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Informasi antara laporan dan apa yang ada di dalam kenyataaan, dari sisi arus uang harus bisa disinkronkan. Transaksi dan dokumen untuk pengangkutan barang juga menunjukkan kosnsitensi informasi dan terwujud juga dari sisi arus uang," kata dia.