Strategi Pemprov Jabar Tingkatkan Ekonomi, Patut Ditiru Daerah Lain
Kesejahteraan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi setiap provinsi. Tanggung jawab ini diamini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Melalui slogan #JabarJuara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim mengimplementasikan beragam program terbaik demi kehidupan warga Jabar dan Indonesia yang lebih baik.
Di antara program inovatif dan prestasi Pemprov Jabar, setidaknya ada lima strategi yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Strategi dari hulu ke hilir ini menyempurnakan sistem yang ada dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar bertumbuh signifikan.
Pemerintah daerah lain juga diharapkan bisa menerapkan strategi ini dengan konsisten dan berkesinambungan. Sehingga Indonesia yang sejahtera dan berkualitas secara merata dapat diwujudkan. Penasaran kan apa saja strateginya? Baca ulasannya di bawah ini, yuk.
1. Pemberantasan pungli melalui SiBerli
Pungutan liar atau pungli menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang sering dijumpai di berbagai sektor dan pelayanan. Kita harus membayar 'uang pelicin' jika ingin diselesaikan urusannya. Padahal semua prosedur maupun administrasi yang berlaku sudah dijalankan dengan benar.
Mengerti akan bahaya dari budaya pungli ini, Pemprov Jabar bersama Satgas Siber Pungli Jabar menggagas SiBerli, sistem informasi saber pungli yang bisa diakses siapa pun. Masyarakat bisa melapor lewat SMS, WhatsApp, media sosial, email, surat, atau melalui situs siberli.jabarprov.go.id. Pastinya kerahasiaan identitas pelapor dijamin, ya.
Selama enam tahun terakhir, 42 ribu kasus termasuk pungli di bidang pendidikan, proyek dan kepegawaian terselesaikan dan berakhir di pengadilan. Berdasarkan data Satgas Saber Pungli Prov Jabar per 11 Mei 2023, tercatat 63.090 pelaku pungli. Mereka terdiri dari 2 TNI, 49 POLRI, 135 ASN, 96 honorer, 23 makelar, 39 perangkat desa dan 62.746 masyarakat umum.
Tidak berhenti sampai di situ, Pemprov Jabar juga membangun zona integritas birokrasi, digitalisasi layanan publik dan membentuk kode etik beserta majelisnya untuk memberantas pungli dan gratifikasi. Jika diterapkan secara Nasional, tindakan pungli terkhusus yang memicu KKN bakal berkurang drastis karena ruang gerak pelaku semakin sempit.