Tagihan Kopdes Merah Putih Rp37 T Jatuh Tempo Besok, APBN Siap Bayar

Suahasil menjelaskan sebelum pembayaran dilakukan, pemerintah masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi pembangunan KDMP. Proses tersebut mencakup pengecekan pembangunan fisik di lapangan dan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, Kementerian Koperasi, serta Agrinas Pangan Nusantara.

"Sekarang dalam proses membayar ini, kita cari cara membayarnya. Karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah ada proses validasi, ada kementerian, lembaga yang perlu memantau di lapangan," ujar Suahasil.

Proses pembayaran dan pembiayaan KDMP juga menjadi perhatian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Danantara sebagai pemilik bank Himbara.

"Tadi ada yang bertanya, apakah KSSK memantau ini? Ya tentu, dan di dalam KSSK itu ya kami semua, dan kami Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, Danantara, yang notabene adalah pemilik dari Bank Himbara yang mengerjakan KDMP," tegas Suahasil.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti risiko fiskal di balik program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Risiko tersebut muncul dari skema pembiayaan mencapai Rp240 triliun.

LPEM FEB UI menilai Indonesia tengah menghadapi krisis kredibilitas fiskal akibat semakin luasnya cakupan kebijakan fiskal. Kondisi itu berkaitan dengan akumulasi berbagai program besar berbiaya mahal yang tata kelolanya dinilai berada di luar disiplin fiskal.

"Meski pinjaman tetap tercatat di neraca bank milik negara, Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa negara akan membayar kewajiban tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, mulai September 2026," tulis LPEM FEB UI.