Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Tak Kena Efisiensi, Kompleks Legislatif IKN Ditarget Rampung 2027-2028
Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini diharapkan kian meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi di IKN. (IDN Times / Erik Alfian)
  • Basuki Hadimuljono menegaskan proyek kompleks legislatif dan yudikatif IKN tetap prioritas meski ada efisiensi anggaran, dengan target penyelesaian antara 2027 hingga 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo.
  • Pembangunan kawasan legislatif mencakup lima gedung utama seperti MPR, DPR, DPD, dan Paripurna, sementara desain arsitektur masih menunggu persetujuan Prabowo untuk tahap penyempurnaan.
  • Otorita IKN juga membangun infrastruktur air bersih melalui kolam retensi dan embung yang terhubung jaringan perpipaan bawah tanah menggunakan sistem Multi-Utility Tunnel (MUT).
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
13 April 2026

Basuki Hadimuljono menegaskan proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tidak terdampak efisiensi anggaran dan tetap menjadi prioritas utama.

2027-2028

Proyek kompleks legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan rampung pada rentang tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Pemerintah sedang membangun kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencakup gedung MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi beserta infrastruktur pendukungnya.
  • Who?
    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan proyek tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto meski ada kebijakan efisiensi anggaran nasional.
  • Where?
    Pembangunan dilakukan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, termasuk area legislatif dan yudikatif dengan akses jalan sepanjang total lebih dari 11 kilometer.
  • When?
    Pekerjaan dimulai dengan tahap pembersihan lahan pada April 2026 dan ditargetkan selesai antara tahun 2027 hingga 2028 sesuai rencana pemerintah pusat.
  • Why?
    Pembangunan ini menjadi prioritas karena merupakan bagian utama pemindahan pusat pemerintahan ke IKN serta untuk mendukung fungsi lembaga negara di ibu kota baru.
  • How?
    Pengerjaan dilakukan melalui dua paket konstruksi besar dengan sistem infrastruktur terintegrasi, termasuk jaringan air minum bawah tanah melalui Multi-Utility Tunnel (MUT).
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pak Basuki bilang bangunan tempat kerja orang DPR dan hakim di Ibu Kota Nusantara tetap dibangun meski uang negara sedang dihemat. Bangunan ini ada di Kalimantan Timur dan disuruh oleh Pak Prabowo. Sekarang tanahnya lagi dibersihkan dan jalannya dibuat. Katanya nanti selesai sekitar tahun 2027 sampai 2028.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Keberlanjutan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga prioritas strategis meski ada kebijakan efisiensi anggaran. Proyek ini tidak hanya menegaskan konsistensi perencanaan, tetapi juga memperlihatkan perhatian pada detail infrastruktur pendukung, mulai dari akses jalan hingga sistem air bersih terintegrasi yang mencerminkan pendekatan pembangunan modern dan berkelanjutan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tetap menjadi prioritas utama.

Meskipun pemerintah saat ini tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Basuki menegaskan proyek tersebut tidak terdampak dan akan terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

1. Ditargetkan selesai pada 2027-2028 sesuai arahan Prabowo

AHY ikut mendampingi Presiden Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/1/2026). (Dok. Partai Demokrat).

Proyek yang dikerjakan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut ditargetkan tuntas pada rentang tahun 2027 hingga 2028.

Pengerjaan kawasan tersebut tidak hanya fokus pada gedung-gedung utama lembaga negara, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung serta akses jalan kawasan.

Untuk kompleks legislatif, rencananya akan dibangun lima gedung utama yang terdiri dari Gedung MPR, DPR, DPD, dan Gedung Paripurna. Gedung Paripurna didesain untuk menjadi pusat kegiatan dengan daya tampung mencapai 1.579 orang.

2. Desain gedung menunggu persetujuan Prabowo

Presiden Prabowo di IKN, Senin (12/1/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Progres di kawasan legislatif sudah memasuki tahap pembersihan lahan dan persiapan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer (km). Arsitektur bangunan masih menunggu persetujuan Prabowo untuk penyempurnaan desain.

Sementara itu, pembangunan di kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket pengerjaan. Paket pertama meliputi Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, serta infrastruktur pendukung.

Sedangkan paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi, area yudisial, dan rumah ibadah berupa masjid. Akses di wilayah tersebut juga akan didukung oleh pembangunan jalan sepanjang 8 kilometer.

3. Infrastruktur air minum akan terintegrasi di bawah tanah

Salah satu proses pembangunan jalan yang akan memperkuat konektivitas antar kawasan strategis di KIPP IKN. Foto Humas OIKN

Selain gedung perkantoran, Otorita IKN juga tengah memperkuat infrastruktur air melalui pembuatan kolam retensi TR01 dan Embung EC-08 untuk pemenuhan kebutuhan air di ibu kota baru Indonesia.

Untuk mendukung distribusi air bersih, pemerintah sedang membangun jaringan perpipaan air minum. Nantinya, sistem perpipaan tersebut akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT).

Editorial Team