Aturan Visa Jepang Makin Ketat, Pengusaha Asing Terancam Angkat Kaki

ilustrasi Jepang, bisnis kecil, toko, restoran (pexels.com/Satoshi Hirayama)

Perubahan yang paling mengejutkan adalah kenaikan syarat modal minimum bagi pemegang visa Business Manager. Jika sebelumnya calon pengusaha cukup memiliki modal sebesar 5 juta yen, pemerintah Jepang berencana menaikkannya menjadi 30 juta yen. Lonjakan enam kali lipat ini membuat banyak pelaku usaha kecil mengaku kesulitan memenuhi persyaratan baru tersebut.

Kebijakan itu sebenarnya bertujuan menyaring investor yang benar-benar serius membangun bisnis di Jepang. Pemerintah menilai visa Business Manager selama beberapa tahun terakhir mulai dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak memiliki rencana usaha yang jelas. Menurut laporan Reuters dan The Economic Times, aturan baru tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan jalur visa bisnis sekaligus memastikan hanya pelaku usaha yang memiliki kemampuan finansial memadai yang dapat memperoleh izin tinggal.

ilustrasi Jepang, bisnis kecil, toko (pexels.com/Nelson Marquina)

Bukan hanya syarat modal yang berubah, proses evaluasi visa juga menjadi jauh lebih ketat. Petugas imigrasi kini meminta berbagai dokumen pendukung secara lebih rinci, mulai dari bukti pembayaran pajak, laporan keuangan usaha, hingga bukti pembayaran asuransi sosial. Akibatnya, banyak pemilik usaha mengaku proses perpanjangan visa menjadi lebih rumit dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Sejumlah konsultan administrasi di Jepang menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap pemegang visa benar-benar menjalankan bisnis secara aktif dan mematuhi seluruh kewajiban hukum. Selain itu, aturan baru juga mewajibkan pemegang visa Business Manager mempekerjakan setidaknya satu warga negara Jepang atau penduduk tetap dalam kondisi tertentu. Persyaratan tersebut dinilai cukup berat karena Jepang sendiri sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor.

ilustrasi Jepang (unsplash.com/Claudio Guglieri)

Di balik perubahan regulasi tersebut, ada banyak kisah yang menyentuh. Salah satunya datang dari seorang pemilik restoran asal Nepal yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun hingga akhirnya berhasil membuka beberapa restoran di Tokyo. Setelah berhasil membawa putrinya tinggal bersama di Jepang, ia kini justru dihantui kekhawatiran karena masa depan izin tinggal keluarganya menjadi gak pasti.

Kondisi serupa dialami pemilik restoran asal India yang telah menetap di Jepang selama hampir tiga dekade. Meski usahanya sudah berjalan belasan tahun, ia tetap mendapat pemberitahuan bahwa visa bisnisnya gak akan diperpanjang. Kasus-kasus seperti inilah yang memicu lebih dari 67 ribu tanda tangan dalam sebuah petisi yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan baru supaya gak merugikan pelaku usaha yang benar-benar menjalankan bisnis secara legal.

ilustrasi turis di Jepang (pexels.com/Marek Piwnicki)

Perubahan aturan visa bisnis ternyata bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Jepang memang semakin fokus memperketat kebijakan terkait warga negara asing. Langkah tersebut muncul setelah meningkatnya kekhawatiran publik mengenai overtourism, investasi asing pada sektor properti, serta isu imigrasi yang semakin sering menjadi perdebatan politik.

Reuters melaporkan bahwa pemerintah Jepang juga tengah membahas berbagai langkah untuk mengelola jumlah penduduk asing secara lebih ketat di masa depan. Sebelumnya, Kementerian Kehakiman bahkan telah meluncurkan target "zero illegal foreign residents" sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan terhadap warga asing yang tinggal di Jepang. Di sisi lain, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mendorong proses pemeriksaan yang lebih ketat terhadap berbagai jenis visa.

ilustrasi Jepang, bisnis kecil, toko (pexels.com/Huu Huynh)

Di satu sisi, pemerintah memiliki alasan kuat untuk memperketat aturan agar visa bisnis gak disalahgunakan. Popularitas visa Business Manager memang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Data pemerintah Jepang menunjukkan jumlah pemegang visa ini mencapai sekitar 46.000 orang pada pertengahan 2025, naik sekitar 70 persen dibandingkan tahun 2020, dengan sekitar separuhnya merupakan warga negara China.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha kecil yang benar-benar berkontribusi terhadap perekonomian Jepang. Negara ini sedang menghadapi populasi yang menua dan angka kelahiran yang rendah sehingga keberadaan investor dan wirausahawan asing sebenarnya ikut membantu menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, banyak pihak berharap pemerintah dapat menemukan titik tengah antara memperketat pengawasan dan tetap memberikan kesempatan bagi pengusaha yang menjalankan bisnis secara jujur.

Aturan visa bisnis yang semakin ketat menunjukkan bahwa Jepang ingin memastikan hanya investor dan pengusaha yang benar-benar serius yang dapat memanfaatkan jalur tersebut. Meski tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan visa, dampaknya ternyata ikut dirasakan oleh banyak pelaku usaha kecil yang telah lama membangun bisnis dan kehidupan bersama keluarganya di Jepang.

Ke depan, tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan kebutuhan negara terhadap investasi serta tenaga kerja asing. Hasil akhirnya akan sangat menentukan apakah Jepang tetap menjadi tujuan menarik bagi para wirausahawan internasional atau justru kehilangan banyak pelaku usaha yang selama ini ikut berkontribusi terhadap perekonomiannya.