Tak Muat Buat Salat, Desain Rumah Subsidi Mini Siap Direvisi

16 Jun 2025, 14:58 WIB

Trio Hamdani

Desain rumah subsidi versi mini. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Kementerian PKP terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat terkait rencana desain rumah subsidi baru, termasuk ruang untuk salat.
Kementerian PKP sebelumnya telah mengundang sejumlah pengembang besar dan asosiasi perumahan untuk menyusun rancangan rumah subsidi .

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat terkait rencana desain rumah subsidi baru, termasuk usulan penyesuaian ruang untuk kebutuhan salat.

Direktur Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, perdebatan yang muncul di media dan media sosial merupakan bagian dari uji publik yang sangat diperhatikan oleh pihaknya.

"Kemarin ada masukannya yang bagus nih, 'Bu ini buat apa namanya, sejadah, solat gimana?' Makanya oke berarti ada yang harus kita sesuaikan," kata dia pada diskusi di Nobu Bank, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

1. Desain awal rumah subsidi mini dibuat oleh Lippo

Contoh rumah subsidi dengan ukuran lebih kecil. (Dok. Kementerian PKP)

Kementerian PKP sebelumnya telah mengundang sejumlah pengembang besar dan asosiasi perumahan untuk menyusun rancangan rumah subsidi yang menjawab tantangan keterjangkauan hunian di wilayah perkotaan.

Dalam forum tersebut, kementerian meminta setiap peserta untuk menyampaikan desain yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari pertemuan itu, Lippo menjadi pihak pertama yang mengajukan rancangan desain rumah subsidi kecil.

Desain usulan dari Lippo tersebut kemudian dijadikan mock-up atau prototipe visual agar publik dapat membayangkan bentuk rumah secara nyata. Menurut Sri, langkah itu diperlukan karena konsep rumah minimalis sulit dibayangkan hanya dari penjelasan di atas kertas.

"Jadi itu kenapa Lippo ya karena memang Lippo yang kemarin memberikan desain atas permintaan dari Kementerian PKP juga gitu ya. Ini inisiasi inovasi dari Lippo," tuturnya.

2. Para pengembang siapkan desain alternatif

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati. (IDN Times/Trio Hamdani)

Sri mengungkapkan, sejumlah asosiasi pengembang juga menyatakan, kesiapan untuk mengajukan desain rumah subsidi versi mereka. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan dukungan dari arsitek internal masing-masing asosiasi.

Asosiasi yang dimaksud seperti Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kemarin dari REI, dari Apersi, Himperra juga 'Bu, kami juga banyak arsitek nih kita juga bisa mengusulkan'. Boleh. Jadi kita akan membuat beberapa desain yang menarik," ujarnya.

3. Himpun masukan sebelum tetapkan aturan baru

Sri

Kementerian PKP belum menetapkan tenggat waktu finalisasi aturan baru rumah subsidi. Menurut Sri, keputusan akan diambil setelah pemerintah meyakini desain dapat diterima oleh masyarakat, serta layak dibangun oleh para pengembang.

Selain mempertimbangkan aspek penerimaan pasar, pemerintah juga menunggu kesiapan pembiayaan dari sektor perbankan. Oleh karena itu, proses konsultasi dan penjaringan masukan dari seluruh pemangku kepentingan akan terus dilakukan sebelum regulasi ditetapkan.

"Jadi kita akan terus lakukan membuka masukan dari seluruh stakeholder ini," ujarnya.