Targetkan 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2026, Ini Strategi BP Taskin

16 Des 2025, 20:00 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko. (IDN Times/Pitoko)

Intinya sih...

BP Taskin menargetkan 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan meningkatkan presisi penargetan kelompok desil terbawah.
Implementasi SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem, serta penguatan kebijakan Graduasi Terpadu dan sistem monitoring–evaluasi nasional.
Sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra non-pemerintah untuk memastikan upaya berjalan terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk mendukung target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan kemiskinan ke 4,5 persen pada 2029.

Strategi tersebut disusun berdasarkan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga.

“Pada 2026, fokus BP Taskin adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan presisi penargetan, serta memperluas penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas. Seluruh upaya ini ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional yang memastikan setiap intervensi menghasilkan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah,” ujar Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

1. Target 0 persen kemiskinan ekstrem

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Budiman menambahkan, pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan, dan afirmasi ekonomi, terutama di wilayah prioritas pengentasan kemiskinan.

Pemanfaatan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan lanjutan Kajian SPN akan ditingkatkan untuk memastikan penargetan kelompok desil terbawah semakin presisi.

“Target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 mendatang adalah komitmen dan target nasional yang harus kita capai bersama. Menanggapi mandat penting ini, BP Taskin telah menyiapkan beberapa program khusus yang akan kami implementasikan secara intensif. Kami berharap program-program ini dapat berfungsi sebagai katalisator efektif untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” tutur Budiman.

2. Implementasi SiTaskin

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada saat yang sama, BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem.

Model ini mencakup integrasi bantuan dasar hingga pemberdayaan, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah ekstrem lainnya untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

“BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring–evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur,” ujar Budiman.

3. Sinkronisasi program pengentasan kemiskinan dengan kementerian/lembaga

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/C.T. PHAT)

Selain itu, seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra non-pemerintah untuk memastikan upaya berjalan terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

“Dengan perencanaan kerja yang sudah kami susun, BP Taskin akan mensinkronkan program-program Kementerian dan Lembaga memadukannya dengan program Pemerintah Daerah kabupaten dan kota agar setiap gerakan BP Taskin dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah.” kata Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule.

Dengan arah kebijakan dan target kerja tersebut, Iwan optimistis BP Taskin dapat memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda organisasi pada 2026 serta memastikan seluruh program terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.