Belum Tepat Sasaran, Bantuan Orang Miskin Nyasar ke ASN
- Penyaluran bansos belum tepat sasaran.
- Ada Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi penerima bantuan orang miskin.
- Anggaran untuk bansos pun kerap digunakan untuk keperluan koordinasi seperti rapat atau konsinyering.
Jakarta, IDN Times - Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin atau rentan masih belum tepat sasaran.
Hal itu diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Dia mengatakan, ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jadi penerima bantuan orang miskin.
"Saya juga dapat data, katanya banyak ASN yang dapat bantuan untuk kemiskinan, itu ada datanya, tapi saya juga belum melihat berapa orang," kata Rini dalam acara Digital Resilience Summit 2025, di kantor Perum Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
1. Anggaran untuk bansos digunakan buat rapat
Parahnya lagi, dia mendapat laporan dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko bahwa anggaran untuk bansos digunakan untuk keperluan koordinasi seperti rapat atau konsinyering.
"Tadi Pak Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan sering mengatakan, banyak sekali program-program kemiskinan itu tidak sampai kepada masyarakatnya. Kenapa? Karena seringkali kita menghabiskan uang untuk rapat misalnya, hanya untuk konsinyering misalnya, untuk apa," ucap Rini.
2. Satu penerima bisa dapat bantuan dari banyak program perlinsos
Lebih lanjut, Rini membeberkan, satu penerima bansos kadang bisa mendapatkan banyak bantuan dari berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) yang tak sesuai. Hal itu disebabkan data penerima bansos yang belum terintegrasi.
"Bahkan ketika tepat sasaran pun karena datanya tidak interoperability, Itu kadang-kadang satu orang itu dapat bantuan dari berbagai macam, ada yang tidak sesuai," tutur Rini.
3. Jadi PR besar buat pemerintah
Oleh sebab itu, Rini mengatakan, pemerintah punya banyak pekerjaan rumah (PR) dalam hal pengentasan kemiskinan. Salah satu yang harus dilakukan adalah transformasi digital pada layanan pemerintah.
"Transformasi digital itu tentunya harus mencerminkan bahwa negara itu harus hadir di dalam setiap kebutuhan masyarakat. Nah oleh karena itu, ke depan nanti ada perubahan paradigma di dalam tata kola pemerintahan yaitu lebih kepada governing for citizen, menjadi governing with citizen," ujar Rini.
