Tarik-Menarik Anggaran Kementerian Lembaga: Ujian Efisiensi APBN 2027

Bhima juga mengingatkan risiko jika realokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat tidak dilakukan. Menurut dia, beban fiskal berpotensi meningkat dan semakin menekan ruang fiskal melalui pelebaran defisit maupun peningkatan utang pemerintah.

Tekanan tersebut semakin besar karena pembayaran bunga utang pemerintah pada 2027 diasumsikan mencapai sekitar Rp650 triliun. Besarnya pembayaran bunga menunjukkan meningkatnya porsi belanja APBN yang harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban utang.

"Jika kenaikan utang pemerintah tidak terkendali, maka ada risiko crowding out effect yang dapat mempengaruhi sektor usaha swasta," ujar Bhima.

Di tengah permintaan tambahan anggaran K/L, belanja negara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, naik dari sebelumnya Rp4.097 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,2 triliun, naik Rp9,1 triliun dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp3.362,1 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari belanja K/L yang meningkat Rp52 triliun, dari Rp1.504 triliun menjadi Rp1.555 triliun, sementara itu, belanja non-K/L turun sekitar Rp43 triliun, dari Rp1.857,4 triliun menjadi Rp1.814,3 triliun. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) tetap sebesar Rp735 triliun.

Di tengah usulan penambahan anggaran tersebut, Komisi XI DPR RI sempat mendorong agar batas defisit APBN sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak dikunci sebagai batas yang bersifat absolut dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan, ketentuan mengenai batas defisit 3 persen perlu kembali dikaji dalam pembahasan revisi UU Keuangan Negara. Menurut dia, angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks kondisi ekonomi dan kebutuhan fiskal pemerintah.

"Orang mengatakan defisit 3 persen, saya tanya di pasal berapa, enggak ada yang bisa menyebutkan. Defisit itu bukan norma. Defisit itu enggak ada di norma," kata Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Keuangan Negara di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Menanggapi hal tersebut, ekonom Celios Nailul Huda menilai, batas defisit sebesar 3 persen diperlukan untuk menjaga belanja pemerintah tetap terkendali dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang. Nailul mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran daripada menaikkan batas defisit fiskal.

"Kita harus pahami kenapa ada batas defisit anggaran dengan rasio 3 persen terhadap PDB. Salah satu alasannya adalah menjaga belanja pemerintah tidak ugal-ugalan dan pemerintah tidak hanya bergantung pada pembiayaan utang," kata Nailul kepada IDN Times.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai wacana melonggarkan batas defisit anggaran dalam revisi Undang-Undang Keuangan Negara belum tepat dilakukan saat ini. Menurut Yusuf, aman atau tidaknya defisit APBN tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya angka defisit, tetapi juga kemampuan negara membiayai dan membayar kembali utangnya.

"Menurut saya perubahan UU Keuangan Negara untuk melonggarkan batas defisit belum tepat dilakukan sekarang," kata Yusuf kepada IDN Times.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan APBN 2027 tetap disusun secara kredibel dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Karena penyusunan APBN 2027 mempertimbangkan berbagai risiko global, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, hingga potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

"Pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Ketegangan geopolitik, meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia, keseluruhannya berpotensi mengganggu jalur rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga, serta menambah tekanan inflasi dan ketidakpastian di pasar keuangan," kata Suahasil.

Suahasil menambahkan fleksibilitas APBN tetap dipertahankan pada 2027. Menurut dia, APBN harus mampu merespons berbagai tantangan sekaligus menjaga disiplin fiskal. Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menyepakati kebijakan fiskal yang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Defisit APBN ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB, masih di bawah batas 3 persen terhadap PDB.

Suahasil menegaskan besarnya anggaran tersebut bukan sekadar target fiskal, tetapi juga membawa tanggung jawab bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Adapun pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun.

"Arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, merespons ketidakpastian global dan mempercepat pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal," jelasnya.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan tambahan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak akan dibiayai melalui penambahan utang. Kenaikan belanja tersebut akan diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara. Meski terdapat perubahan pada postur APBN tersebut, target defisit APBN 2027 tetap dipertahankan sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Artinya kita akan memastikan kemampuan maksimal APBN 2027 menjalankan fungsi anggaran tetap memegang prinsip kehati-hatian. APBN kita tetap kredibel, APBN kita tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Said dalam konferensi pers di DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, tambahan belanja negara tidak akan dibebankan melalui pembiayaan utang. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga APBN 2027 tetap kredibel, sehat, dan berkelanjutan. Di sisi lain, Said menekankan setiap program pemerintah yang dibiayai melalui APBN harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Said menilai eberhasilan program tidak cukup diukur melalui pendekatan berbasis sains (science-based), tetapi juga perlu melihat tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR juga memberikan afirmasi kepada kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Hal ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) program pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk program pendidikan gratis tersebut, pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun.

Said menegaskan, kenaikan belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional harus diikuti dengan peningkatan pendapatan negara. Menurutnya, tambahan pendapatan negara akan bersumber dari dua komponen utama, yakni penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional wajib diikuti dengan tanggung jawab untuk menaikkan target pendapatan negara melalui dua sumber pendapatan negara, yaitu perpajakan dan PNBP,” kata Said.

Besaran tambahan anggaran yang diminta sejumlah K/L disampaikan dalam rapat kerja komisi di DPR RI bersama mitra kerja masing-masing pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Nilai tambahan yang diajukan pun tidak sedikit.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), misalnya, mendapat pagu Rp61,10 triliun, tetapi mengusulkan tambahan hingga Rp157,76 triliun. Kejaksaan Agung juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun dari pagu Rp21,5 triliun.

Sementara itu, Polri dengan pagu Rp139,19 triliun mengusulkan tambahan Rp66 triliun. Kemudian Kementerian Sekretariat Negara memiliki pagu Rp2,6 triliun dan mengajukan tambahan Rp6,6 triliun. Adapun Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan Rp5,05 triliun dari pagu Rp1,4 triliun.

Usulan anggaran tambahan ini diajukan saat Menteri Keuangan masih dijabat Purbaya Yudhi Sadewa. Menanggapi banyaknya K/L yang mengajukan tambahan anggaran untuk 2027 saat itu, Purbaya mengatakan pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga tidak semua permintaan tambahan dapat dipenuhi.

Jika semua K/L meminta tambahan anggaran, dia menyebut nominalnya bisa hampir mencapai Rp 1.000 triliun.

"Ya enggak lah. Kalau minta semua, semua kan mintanya sampai Rp1.000 triliun waktu itu, kan bilangnya. Kalau kita uangnya banyak kayak di surga, ya saya kasih semua. Ini kan ada keterbatasan," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Berikut sejumlah K/L lainnya yang mengajukan tambahan anggaran 2027:

Besarnya tambahan anggaran yang diajukan menunjukkan adanya kesenjangan antara pagu indikatif yang diberikan pemerintah dan kebutuhan anggaran yang dihitung masing-masing K/L.