Jika semua K/L meminta tambahan anggaran, nominalnya bisa hampir mencapai Rp 1.000 triliun.
K/L Berebut Tambahan Anggaran 2027, Celios Ingatkan Ketimpangan
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) yang mengajukan tambahan anggaran untuk 2027 justru menjadi antitesis dari kebijakan efisiensi anggaran yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bhima, belanja pemerintah pusat telah meningkat lebih dari 13 persen pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, menurut dia, peningkatan anggaran semestinya lebih diarahkan pada dana transfer ke daerah (TKD).
"Ini menimbulkan kekhawatiran adanya persoalan ketimpangan alokasi anggaran antar-kementerian/lembaga," ujar Bhima pada IDN Times, Selasa (8/9/2026).
1. Anggaran MBG, Kopdes, hingga sekolah rakyat perlu direlokasi ke belanja lainnya
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat) Dia menilai ketimpangan tersebut terlihat dari adanya kenaikan anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sementara alokasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru diturunkan menjadi sekitar Rp490 miliar.
Kondisi serupa juga terjadi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), di tengah terjadinya bencana yang beruntun.
"Kalau persoalannya adalah ketimpangan antar-lembaga, kuncinya adalah realokasi anggaran. Program prioritas seperti MBG, Kopdes, hingga sekolah rakyat perlu dievaluasi dan sebagian anggarannya dapat dialihkan ke belanja yang lebih urgen, seperti penanganan bencana," jelasnya.
2. Dampak lainnya, beban APBN semakin berat
ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama) Bhima juga mengingatkan risiko lain apabila realokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat tidak dilakukan.
Beban fiskal berpotensi meningkat dan pada akhirnya menekan ruang fiskal, baik melalui pelebaran defisit maupun peningkatan utang pemerintah.
Terlebih, beban pembayaran bunga utang pemerintah pada tahun depan diasumsikan mencapai sekitar Rp650 triliun. Angka tersebut menunjukkan beban bunga yang semakin besar terhadap APBN.
"Jika kenaikan utang pemerintah tidak terkendali, maka ada risiko crowding out effect yang dapat mempengaruhi sektor usaha swasta," kata Bhima.
3. Ada keterbatasan fiskal untuk realisasikan permintaan tambah anggaran K/L
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) yang mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Menurut Purbaya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga tidak semua permintaan tambahan dapat dipenuhi.
"Ya enggak lah. Kalau minta semua, semua kan mintanya sampai Rp1.000 triliun waktu itu, kan bilangnya. Kalau kita uangnya banyak kayak di surga, ya saya kasih semua. Ini kan ada keterbatasan," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Purbaya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan prioritas dalam mengalokasikan anggaran tambahan. Pemerintah akan memilih program yang dinilai memberikan dampak paling optimal bagi perekonomian.
"Itulah ekonomi. Kita selalu menghadapi scarcity. Jadi kita mesti pilih yang mana yang paling optimal buat perekonomian. Itu yang sedang kita lakukan," katanya.
