Purbaya Tolak Usulan Tambahan Anggaran Kementerian/Lembaga Rp984 Triliun
- Pemerintah menolak mengakomodasi seluruh usulan tambahan anggaran K/L sebesar Rp984 triliun demi menjaga defisit RAPBN 2027 tetap di batas 2,40 persen terhadap PDB.
- Total usulan tambahan anggaran tersebut berada di luar pagu indikatif belanja K/L 2027 senilai Rp1.389,94 triliun, yang jika disetujui bisa membuat total belanja melonjak hingga Rp2.373,94 triliun.
- Usulan tambahan berasal dari hasil pembahasan antara komisi DPR dan kementerian atau lembaga mitra kerja, kemudian dikompilasi oleh Badan Anggaran DPR RI.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan mengakomodasi seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2027 yang mencapai Rp984 triliun atau hampir Rp1.000 triliun. Oleh karena itu, pemerintah akan menyeleksi setiap usulan agar tetap sejalan dengan target defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Purbaya mengatakan pemerintah akan mengevaluasi usulan tambahan anggaran dari masing-masing K/L dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia. Menurutnya, menjaga disiplin fiskal dan target defisit tetap menjadi prioritas dalam penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2027.
"Kita lihat mana yang pantas, mana yang nggak. Kita kan ada target defisitnya berapa (2,40 persen), selama defisit dipenuhi ya sudah. Tapi kelihatannya sih itu (kalau semua permintaan dipenuhi) maka defisit bisa (melebar)," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/7/2026).
1. Target defisit dalam RAPBN 2027 akan dijaga dalam batas 2,40 persen terhadap PDB
Menurutnya, langkah pemerintah itu menunjukkan penajaman prioritas belanja dalam RAPBN 2027. Hal itu dilakukan agar kebutuhan tambahan anggaran tidak mengganggu target defisit fiskal sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Dengan demikian, pemerintah diperkirakan hanya akan mengakomodasi program-program yang dinilai paling mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pelayanan publik.
"Kita lihat, enggak akan sampai semuanya. Pasti enggak semuanya akan dipenuhi,” kata Purbaya.
2. Rincian usulan tambahan anggaran
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah merampungkan kompilasi usulan tambahan anggaran dari seluruh kementerian/lembaga untuk Tahun Anggaran 2027. Total usulan tambahan anggaran yang dihimpun mencapai Rp984 triliun.
Usulan tersebut berada di luar pagu indikatif belanja K/L tahun 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.389,94 triliun. Jika seluruh usulan disetujui, total belanja K/L berpotensi meningkat menjadi Rp2.373,94 triliun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pagu belanja K/L dalam APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.
3. Ada beragam usulan dari Kementerian saat rapat dengan berbagai komisi
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya mengatakan daftar usulan tambahan anggaran itu merupakan hasil pembahasan antara masing-masing komisi DPR dan kementerian/lembaga mitra kerja.
"Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing," ujar Said.
