Thomas Djiwandono Minta Masyarakat Awasi Dana Desa dari Korupsi

06 Agu 2024, 12:08 WIB

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan 2024 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Wamenkeu Thomas Djiwandono meminta masyarakat mengawasi penggunaan dana desa agar transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik korupsi.
Transparansi dan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa penting demi kesejahteraan masyarakat, dengan peran kepala desa sebagai lokomotif dalam mendorong transparansi.
Seminar Kementerian Keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa yang transparan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono meminta masyarakat mengawasi penggunaan dana desa agar transparan dan akuntabel. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah praktik korupsi.

“Dengan keterbukaan informasi dan transparansi, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bebas dari korupsi,” kata Thomas dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan 2024 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

1. Pengawasan dilakukan agar optimal memajukan ekonomi desa

Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Menurutnya, transparansi dan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa penting dilakukan untuk memastikan uang dikelola dengan baik. Hal itu demi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi penggunaan dana desa.

“Uang kita yang disalurkan melalui dana desa harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya agar optimal dalam memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

2. Kepala desa jadi ujung tombak untuk mendorong transparansi

Suasana rapat Forkopimda Sulsel bersama seluruh kepala desa di Hotel Claro, Makassar, Senin (23/10/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Menurutnya, kepala desa harus menjadi lokomotif dalam membangun sistem yang efektif melalui keterbukaan informasi, pembangunan komunikasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa.

Thomas menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak dalam mendorong transparansi dana desa.

“Di sinilah ada peran kepala desa sebagai ujung tombak. Kepala desa menjadi lokomotif membangun sistem yang efektif sehingga dapat mendorong transparansi dana desa,” tuturnya.

3. Masyarakat diminta untuk lapor jika ada penyelewengan dana desa

Dua tersangka (baju oranye) dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. (IDN Times/Wira Sanjiwani)

Dia berharap seminar tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, seminar yang diselenggarakan Kemenkeu tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa dengan turut mengawasi dan melaporkan jika terjadi penyelewengan.

“Ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal uang kita yang disalurkan melalui dana desa dengan ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi penyelewengan,” tambahnya.