Transaksi Jemaah di Saudi Rp132 T, Pemerintah Dorong Repatriasi Devisa
- Total transaksi jemaah haji dan umrah RI di Arab Saudi mencapai 8 miliar dolar AS setiap tahunnya, menunjukkan kontribusi besar Indonesia terhadap perekonomian Arab Saudi.
- Pemerintah berencana menarik kembali devisa dari sektor haji dan umrah dengan membangun ekosistem halal terintegrasi di Arab Saudi.
- Gagasan ini terinspirasi dari pola wisatawan asal China yang tetap menggunakan sistem pembayaran dari negaranya saat melakukan transaksi di luar negeri.
Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa total transaksi jemaah haji dan umrah asal Indonesia di Arab Saudi setiap tahunnya mencapai 8 miliar dolar AS atau setara Rp132,19 triliun. Angka tersebut menjadi sinyal kuat akan besarnya kontribusi Indonesia terhadap perekonomian Arab Saudi, khususnya dari sektor jasa perjalanan.
"Nilai 8 miliar dolar AS ini harusnya bisa menjadi potensi market bagi Indonesia, terutama di kawasan Timur Tengah," ujar Airlangga dalam acara pembukaan Sarasehan Ekonom dan Muktamar IAEI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
1. Bangun ekosistem terintegrasi di Arab
Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan strategi agar devisa dari sektor haji dan umrah dapat ditarik kembali ke Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan ekosistem halal terintegrasi di Arab Saudi, yang mencakup penyediaan makanan dan minuman halal dari Indonesia, kemitraan dalam sektor akomodasi, hingga layanan perjalanan berbasis nasional.
"Kalau kita yang siapkan makanannya, akomodasinya, dan servicenya di sana, maka tentu sebagian dari 8 miliar dolar AS ini bisa ditarik kembali ke Indonesia," jelas Airlangga.
2. Ide menarik kembali devisa ke dalam negeri berasal dari wisatawan China
Airlangga menjelaskan bahwa gagasan menarik kembali devisa ini terinspirasi dari pola wisatawan asal China yang tetap menggunakan sistem pembayaran dari negaranya saat melakukan transaksi di luar negeri. Menurutnya, Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.
"Contohnya sama seperti turis dari China, mereka keluar negeri tapi tetap menggunakan sistem pembayaran dari China, sehingga devisanya tetap kembali ke negaranya," tegasnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, untuk mendorong implementasi QRIS sebagai metode pembayaran resmi bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Jika Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan bank sentral Arab Saudi, maka QRIS bisa digunakan langsung oleh jemaah saat bertransaksi di Tanah Suci. Dengan demikian, uang yang dibelanjakan akan tetap berada dalam ekosistem keuangan Indonesia, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.
Pada tahun lalu, mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi devisa yang sangat besar dari sektor haji dan umrah mencapai Rp200 triliun per tahun.
“Rata-rata setiap tahun, warga Indonesia yang menunaikan ibadah umrah mencapai 1,5 juta orang, sedangkan jemaah haji sekitar 241.000 orang. Dari situ kita bisa lihat berapa besar devisa yang kita bawa ke sana, namun belum ada yang kembali ke Indonesia,” ungkapnya.
3. Kuota haji Indonesia tahun ini capai 221 ribu orang
Pada tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 orang, yang terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.
Untuk kuota haji reguler, rinciannya adalah sebagai berikut:
- 190.897 jemaah haji reguler yang berhak melunasi biaya haji sesuai urutan nomor porsi,
- 10.166 jemaah prioritas lanjut usia,
- 685 pembimbing ibadah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)
- 1.572 petugas haji daerah (PHD).
