Ada Penambang Tak Kirim Setoran ke Negara Tapi Tetap Keruk Batu Bara
Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap ada perusahaan tambang, termasuk batu bara yang tidak memberikan setoran kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tapi mereka tetap mengeruk sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Oleh karenanya, dijelaskan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta, pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) pada tahun lalu.
"Di situ dengan sistem itu kita bisa mendeteksi berapa penerimaan negara bukan pajak yang kita miss (luput), artinya ini ada transaksi, ada pergerakan batu baranya tetapi ternyata PNBP-nya belum secara optimal kita dapatkan," kata Isa dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Baca Juga: Pemerintah Jamin Pemilu dan IKN Tak Terhambat Tekor APBN
1. Penambang tak setor ke negara auto diblokir
Ilustrasi Tambang Batu Bara (IDN Times/Aditya Pratama)Isa menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan Automatic Blocking System (ABS). Jadi, perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya tidak dapat melakukan kegiatan usahanya.
Mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas, misalnya yang berkaitan dengan transportasi batu bara atau hasil mineral lainnya, karena sistem tersebut sudah terintegrasi lintas kementerian/lembaga sehingga bisa langsung dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan atau Bea dan Cukai.
"Ini cukup baik dan sudah ada success story-nya, di mana mereka yang belum memenuhi kewajiban bayar PNBP dengan baik itu terhambat untuk melakukan transportasi batu bara atau mineral lain. Kemudian sudah terbukti memenuhi kewajiban dulu kemudian bisa dilanjutkan kegiatan mereka untuk melakukan transportasi batu bara," jelas Isa.
Baca Juga: Sri Mulyani: Investor Jepang Tertarik Investasi EBT di IKN
2. Selama ini K/L kesulitan menagih PNBP
Editor’s picks
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Isa mengungkapkan banyak K/L yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kembali piutang-piutang PNBP dari pengusaha. Namun, nyatanya si wajib bayar tersebut masih melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang ditangani oleh K/L lain.
"Contohnya adalah KLHK, ini sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan piutang PNBP dari kegiatan utang dari masa-masa lalu. Ternyata wajib bayar yang sama masih melakukan kegiatan pertambangan, masih mengekspor batu bara," tuturnya.
Jadi, dengan menciptakan fasilitasi SIMBARA dan menerapkan auto blocking system, pemerintah bisa membuat wajib bayar tersebut untuk kemudian memenuhi kewajibannya kepada KLHK. Sebab, bisnis mereka di Kementerian ESDM tidak bisa dijalankan oleh mereka karena terkena blokir oleh sistem sampai memenuhi kewajiban kepada negara dalam hal ini KLHK.
"Ini sudah ada beberapa bukti keberhasilan dari auto blocking system," tambah Isa.
3. Target PNBP tahun ini capai Rp441,4 triliun
ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)Pemerintah pun menargetkan PNBP sebesar Rp441,4 triliun pada 2023, lebih kecil dibandingkan realisasi sementara 2022 yang sebesar Rp588,3 triliun.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Migas Rp131,169 triliun
- Minerba Rp54,030 triliun
- Kehutanan Rp5,161 triliun
- Perikanan Rp3,5 triliun
- Panas Bumi Rp2,114 triliun
- Kekayaan Negara yang Dipisahkan Rp49,1 triliun
- PNBP Lainnya Rp113,3 triliun
- Pendapatan BLU Rp83,016 triliun
Baca Juga: Jos! PNBP Sektor ESDM Melesat 138 Persen di 2022
Topik:
Berita Terkini Lainnya
