Kemenperin Ungkap Modus HP Black Market Peroleh IMEI Ilegal
ilustrasi media sosial (pexels.com/cottonbro)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri menetapkan oknum aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai tersangka kasus pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan, diduga bahwa ASN yang bersangkutan mengakses akun Kemenperin secara ilegal untuk mengusulkan pendaftaran IMEI untuk HP dari pasar gelap (black market).
"Jadi, perbuatannya itu mengakses akses IMEI secara ilegal. Makanya yang dipakai Undang-undang ITE, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Baca Juga: Ada 191 Ribu HP Diblokir Gara-gara IMEI Tak Terdaftar
1. IMEI ilegal diusulkan bersamaan dengan IMEI resmi
ilustrasi cara daftar IMEI (pixabay.com/JESHOOTS-com)IMEI merupakan nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit nomor, dihasilkan dari 8 digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association (GSMA). Tujuannya untuk mengidentifikasi secara unik alat atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
Diperkirakan modus yang digunakan ASN Kemenperin untuk menyamarkan pengajuan IMEI HP black market, yakni dengan menyusupkannya di daftar pengajuan IMEI resmi.
"Kami kan punya akun itu, untuk mengusulkan nomor IMEI. Nah, nomor IMEI itu kan sekali diusulkan banyak. Nah, dimasukin di situ," tuturnya.
Baca Juga: Kemenperin Ungkap Produk Keramik Asal China Gempur Pasar Indonesia
2. Kemenperin sepakat untuk menonaktifkan IMEI ilegal
Editor’s picks
(Tampilan pendaftaran IMEI di Kementerian Perindustrian) www.imei.kemenperin.go.idPihaknya pun mendukung apabila Bareskrim Polri ingin menonaktifkan (shutdown) HP yang menggunakan IMEI ilegal. Menurut Kemenperin, hal itu merupakan langkah yang tepat.
Bahkan, kata Febri, pihaknya sudah pernah bersurat kepada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) untuk menonaktifkan IMEI yang terindikasi ilegal. CEIR adalah basis data yang menyimpan nomor IMEI dari ponsel yang beredar di Indonesia.
"Kalau Bareskrim mau mengirimkan itu berdasarkan proses hukum, itu akan lebih bagus. Nah, sekarang siapa yang punya otoritas menekan tombol on-off di IMEI itu? Nah, itu ada di pengelola CEIR sama operator seluler," ujarnya.
Baca Juga: Polri Tetapkan 2 ASN Kemenperin dan Bea Cukai Tersangka IMEI Ilegal
3. Masyarakat diminta untuk membeli HP di jalur resmi
ilustrasi toko handphone seken (pexels.com/Mathias Reding)Kemenperin meminta masyarakat berhati-hati dalam membeli produk manufaktur, termasuk HP. Jadi, sedapat mungkin membelinya di jalur resmi.
Apabila ada handphone yang harganya murah padahal di pasarannya jauh lebih mahal, tentu patut diwaspadai.
"Kan kalau beli handphone belilah di tempat yang resmi, ya! Jangan beli yang black market. Kan itu tujuannya IMEI ini supaya tidak ada HP black market," tambahnya.
Baca Juga: Kemenperin: Kebutuhan SDM Industri Tekstil Dalam Negeri Masih Tinggi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
