Pemerintah Pangkas Pejabat di Daerah, Bakal Hemat Anggaran Rp8 T
Azwar Anas (Dok. IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah tengah melakukan pemangkasan besar-besaran pejabat di daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong reformasi dan efisiensi birokrasi, serta penghematan anggaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan memangkas lebih dari 1.032 eselon II di daerah pada tahun ini.
“Di daerah sekarang sedang kita pangkas proses birokrasi, akan memangkas lebih dari 1.032 eselon II pada tahun ini, yang akan mengefisienkan kurang lebih Rp 8 triliun anggaran,” tutur Anas yang dikutip Kamis (2/11/2023).
Baca Juga: Heru Budi Ingatkan Pejabat Eselon 3 dan 4 di DKI Tak Main Pinjol
1. Jumlah penduduk sedikit, tapi OPD nya banyak
Gang Muhajir, kampung tematik pertama di Siantar (IDN Times/Gideon Aritonang)Efisiensi itu dilakukan karena terdapat daerah yang jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tak seimbang dengan jumlah penduduk.
Dalam catatan yang dimiliki Anas, ada daerah berpenduduk 200 ribu jiwa, tetapi memiliki jumlah OPD yang setara dengan daerah di Jawa berpenduduk 4 juta jiwa.
Baca Juga: Bangun Netralitas Pemilu di Kalangan ASN, Mendagri Tekankan 3 Hal Ini
2. Sebanyak 48.680 pejabat eselon II dan III telah disederhanakan
idntimes.comAnas menjelaskan, reformasi birokrasi diperlukan agar Indonesia memiliki pelayanan publik berkualitas dan profesional, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.
"Sekarang kita sudah melakukan pemangkasan proses bisnis yang cukup panjang, salah satunya menyederhanakan eselon II dan III lebih dari 48.680 di 99 Kementerian dan Lembaga sejak bulan Oktober. Kemudian ada pengalihan jabatan fungsional 43 ribu dan ini terus didorong pemerintah agar birokrasi lebih efisien," tegasnya.
Baca Juga: Wacanakan Keterpaduan Layanan Digital, Jokowi Ingin Birokrasi Lincah
3. Dunia usaha harap sistem birokrasi lebih transparan dan tidak koruptif
Ilustrasi dasar hukum PNS dan PPPK (IDN Times/Arief Rahmat)Menurutnya, birokrasi di pemerintahan tengah didorong untuk menuju digitalisasi atau berbasis elektronik. Dengan begitu, diharapkan proses birokrasi menjadi mudah dan cepat.
"Kita lihat di dunia negara yang maju cepat memiliki sistem basis elektronik seperti Finlandia, Denmark, Korea Selatan. Mereka memiliki sistem elektronik yang telah berjalan dengan baik," jelas Anas.
Anas menegaskan, dunia usaha berharap sistem birokrasi di Indonesia lebih transparan dan tidak terperangkap dalam proses bisnis yang koruptif.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
