Utang Luar Negeri Mei Turun Jadi Rp5.974,5 Triliun
ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei menjadi 398,3 miliar dolar AS atau Rp5.974,5 triliun (kurs Rp15 ribu per dolar AS). Realisasi ULN terpantau turun 1,19 persen dibandingkan pada April sebesar 403,1 miliar dolar AS.
Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen (yoy). Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,3 persen (yoy).
"Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2023).
Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Turun Tipis Jadi Rp6.006 Triliun per April 2023
1. ULN pemeirntah dan swasta kompak turun
ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)Dia menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2023 sebesar 192,6 miliar dolar AS. Nilai ULN turun dibandingkan dengan posisi April sebesar 194,1 miliar dolar AS, tapi tumbuh 2,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo.
"Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," jelas Erwin.
Sementara itu, ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 199,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta kontraksi 5,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen (yoy).
Baca Juga: Sri Mulyani Batal Tarik Utang Rp289,9 Triliun, Ini Alasannya
2. ULN pemerintah masih aman
Editor’s picks
ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)Menurut Erwin, ULN digunakan pemerintah sebagai salah satu pembiayaan APBN. Pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas. "Khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global," tambahnya.
Pembiayaan itu mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1 persen dari total ULN pemerintah. Sementara itu, sektor dministrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9 persen.
Adapun jasa pendidikan mencapai 16,8 persen, sedangkan sisi konstruksi 14,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2 persen.
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," jelasnya.
Baca Juga: JK Sebut Utang Pemerintah Era Jokowi Tertinggi sejak Indonesia Merdeka
3. BI pastikan ULN Indonesia sehat
Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)Dengan demikian, BI memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat. ULN Indonesia pada Mei 2023 diklaim tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7 persen, dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,0 persen.
"Struktur ULN tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Ini ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3 persen dari total ULN," jelasnya.
Erwin menegaskan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," jelasnya.
Baca Juga: Menkeu Pastikan Pemerintah Bakal Hati-Hati Tarik Utang
Berita Terkini Lainnya
