Trump Mulai Kirim Surat Tarif Unilateral ke Mitra Dagang
- Tarif tinggi dapat mencapai 70 persen, melampaui rencana awal dan akan dikenakan per negara tanpa detail produk terdampak.
- AS mencapai kesepakatan dagang dengan Inggris, Vietnam, dan China, serta hampir mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa untuk mencegah tarif 50 persen.
- Trump menegaskan tidak ada perpanjangan tenggat tarif yang ditetapkan pada 1 Agustus 2025. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan presiden AS.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, pemerintahannya mulai mengirim surat kepada negara mitra dagang pada Jumat (4/7/2025). Surat itu berisi penetapan tarif unilateral yang harus mulai dibayar pada 1 Agustus 2025.
Trump menyebut sekitar 10 atau 12 surat dikirim hari ini dan sisanya akan dikirim selama beberapa hari ke depan. Trump memperkirakan seluruh negara mitra sudah menerima surat sebelum 9 Juli, sesuai tenggat yang ia tetapkan.
“Saya pikir pada tanggal sembilan mereka akan sepenuhnya tercakup,” kata Trump, dikutip Economic Times, Jumat (4/7).
Ia menyebut, tarif yang dikenakan akan bervariasi dari mungkin 60 atau 70 persen hingga 10 dan 20 persen.
1. Tarif tinggi disebut bisa capai 70 persen
Trump mengatakan, tarif tertinggi yang akan dikenakan melebihi rencana awal yang diumumkan saat Hari Pembebasan pada April lalu. Saat itu, tarif dasar ditetapkan sebesar 10 persen untuk sebagian besar negara dengan maksimum mencapai 50 persen. Namun, Trump belum menjelaskan, negara mana saja yang akan dikenai tarif atau detail produk yang terdampak.
Trump mengaku beberapa negara mitra mulai membicarakan produk spesifik seperti daging sapi dan etanol. Meski begitu, ia lebih memilih tarif tetap per negara ketimbang negosiasi per produk.
“Saya lebih suka mengirim surat yang menyatakan ini adalah tarif yang harus Anda bayar untuk berbisnis di Amerika Serikat,” kata Trump, dikutip USA Today, Jumat (4/7).
Tarif tinggi tersebut sebelumnya diumumkan Trump sebagai bagian dari kebijakan timbal balik pada 2 April 2025. Namun, penerapannya ditunda 90 hari untuk memberi waktu negosiasi, dengan tarif sementara 10 persen diberlakukan selama periode itu.
“kami memiliki beberapa kesepakatan lain, tetapi Anda tahu, kecenderungan saya adalah mengirim surat dan mengatakan tarif apa yang harus mereka bayar,” kata Trump saat ditanya soal kemungkinan kesepakatan baru. Ia menilai langkah itu jauh lebih sederhana.
2. AS capai kesepakatan dagang dengan Inggris, Vietnam, dan China
Sejauh ini, pemerintahan Trump sudah mengumumkan kesepakatan dagang dengan Inggris dan Vietnam. Selain itu, AS dan China juga sepakat melakukan gencatan senjata tarif, yang membuat dua ekonomi terbesar di dunia saling meringankan bea masuk.
Kesepakatan terbaru terjadi dengan Vietnam, diumumkan Trump pada Rabu lalu. Dalam kesepakatan itu, AS tetap memberlakukan tarif 20 persen untuk ekspor Vietnam ke AS. Selain itu, tarif 40 persen dikenakan terhadap barang yang dianggap ditransfer lewat Vietnam, merujuk pada komponen dari China atau negara lain yang dialihkan melalui negara ketiga.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan AS hampir mencapai kesepakatan tingkat tinggi dengan Uni Eropa untuk mencegah tarif 50 persen atas seluruh ekspor dari blok tersebut. Sementara itu, Trump optimistis bisa membuat kesepakatan dengan India, namun ia menilai Jepang adalah mitra negosiasi yang sulit. Trump bahkan menyatakan Jepang seharusnya membayar 30 persen, 35 persen, atau berapa pun angka yang kami tentukan.
3. Trump tegaskan tidak ada perpanjangan tenggat tarif
Trump mengatakan, tidak ada rencana memperpanjang batas waktu pekan depan terkait kebijakan tarif. Saat ditanya soal kemungkinan penundaan negosiasi, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan presiden.
“Kami akan melakukan apa yang diinginkan presiden, dan dialah yang akan menentukan apakah mereka bernegosiasi dengan itikad baik,” kata Bessent.
Dilansir dari The Guardian, Trump juga berhasil mengesahkan undang-undang pajak dan belanja kontroversial pekan ini. Undang-undang tersebut resmi lolos setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan persetujuan.
