Tungku Smelter Meledak, Asosiasi Pekerja: Tutup Sementara PT ITSS

Mirah meyakini adanya pelanggaran aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT ITSS yang menyebabkan ledakan tungku smelter dengan dampak korban jiwa dan luka-luka.

Dia menuntut proses hukum terhadap pimpinan perusahaan dan menyarankan penutupan sementara PT ITSS untuk memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh area perusahaan.

"Pimpinan perusahaan PT ITSS harus diproses secara hukum atas terjadinya tragedi kemanusiaan ini dan PT ITSS harus ditutup untuk sementara waktu agar proses pemeriksaan dapat dijalankan secara menyeluruh di seluruh area perusahaan," ujar Mirah.

Mirah menyoroti kurangnya pengawasan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. Menurutnya, itu sebagai dampak dari kemudahan investasi yang diperoleh melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Kurangnya pengawasan dan jumlah yang minim dari petugas pengawas ketenagakerjaan, menurutnya adalah masalah lama yang belum mampu diatasi oleh pemerintah.

"Pengawasan yang lemah dan minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan adalah persoalan klasik yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah," sebutnya.

Mirah mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk secara serius mengawasi aspek ketenagakerjaan, termasuk implementasi K3 di semua perusahaan di Indonesia.

Dia berharap insiden ledakan tungku di PT ITSS menjadi kejadian terakhir dan tidak terulang di tempat lain.

PT ITSS, tambah Mirah, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap keluarga korban jiwa. Hal itu untuk memastikan bahwa keluarga korban dapat melanjutkan kehidupan mereka setelah kehilangan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung.