UMP 2024 Diumumkan Besok, Mendagri Ingatkan Pemda Harus Sesuai PP

Dia menjelaskan, penetapan kebijakan upah minimum berkaitan dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, formula penyesuaian upah minimum menggunakan tiga variabel utama, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Indeks tertentu ini berkaitan dengan kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tito mengatakan, dirinya tak ingin ada kepala daerah yang kurang memahami regulasi tersebut, karena dikhawatirkan tak mampu menjelaskan kepada buruh atau pengusaha saat ada gejolak di daerahnya.

"Dan kemudian begitu ada gejolak di daerahnya tidak mampu untuk menjelaskan kepada rekan-rekan buruh atau pengusaha, ini kan resistansi bisa datang dari kalangan buruh maupun dari kalangan pengusaha, terlalu kecil (upahnya) buruhnya ribut pengusahanya senang, terlalu besar (upahnya) pengusahanya yang berat,” kata Tito dikutip dari keterangan resmi, Senin (20/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan UMP wajib diumumkan maksimal 21 November 2023, dan UMK maksimal 30 November 2023. Dia juga mengimbau pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota membentuk tim untuk mempelajari substansi dari regulasi tersebut.

“Jadi ada deadline waktunya tanggal 21 (November) nanti gubernur sudah harus menetapkan (peraturan gubernur) sebagai follow up dari PP ini,” ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mewanti-wanti kepala daerah agar melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya resistansi ketika upah ditetapkan.

Dia meminta pemerintah daerah (Pemda) membangun komunikasi dengan berbagai pihak, seperti asosiasi buruh/pekerja, pengusaha, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Polri, TNI, Kejaksanaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

”Sehingga ada satu visi yang sama, pemahaman yang sama tapi tidak keluar dari aturan pemerintah pusat PP Nomor 51 ini, tidak keluar,” ucap Tito.