Uni Eropa Siapkan Sanksi Buat Ekspor Emas Asal Rusia
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa menargetkan sanksi terhadap ekspor emas asal Rusia. Langkah Uni Eropa tersebut adalah paket sanksi terbaru yang rencananya diterapkan seiring masih berlangsungnya perang antara Rusia dan Ukraina.
Uni Eropa sejauh ini telah menyetujui enam paket sanksi terhadap Rusia. Paket sanksi terakhir disahkan pada Juni 2022 lalu yakni pemberlakukan larangan sebagian besar impor minyak Rusia.
"Perang brutal Rusia melawan Ukraina terus berlanjut. Oleh karena itu, kami mengusulkan hari ini untuk memperketat sanksi keras kami terhadap Kremlin. Kami ingin menegakkan sanksi secara lebih efektif dan memperpanjangnya hingga Januari 2023 mendatang," kata Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Al Jazeera pada Sabtu (16/7/2022).
1. Sanksi emas Rusia sudah dibahas dalam forum G7
Langkah sanksi terhadap ekspor emas asal negeri Beruang Merah telah disepakati oleh negara-negara paling maju di dunia pada pertemuan G7 pada akhir Juni 2022 lalu. Anggota Uni Eropa yakni Jerman, Prancis, dan Italia, ambil bagian dalam keputusan tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jepang, telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia.
"Moskow harus membayar dengan harga tinggi untuk agresinya (ke Ukraina)," ucap Von Der Leyen.
2. Realisasi sanksi ekspor emas Rusia dibahas pekan depan
Proposal dari Komisi Uni Eropa tersebut akan dibahas pada pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin (18/7/2022) nanti.
"Enam paket sanksi sebelumnya ditargetkan kepada ekonomi Rusia, sistem keuangan, bank sentral, pejabat tinggi pemerintah, serta Presiden Rusia Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya," kata Von Der Leyen.
3. Ukraina desak Uni Eropa terapkan sanksi baru terhadap Rusia
Pada Kamis (14/7/2022), Wakil Perdana Menteri Ukraina, Olga Stefanishyna, mendesak Uni Eropa untuk memberikan sanksi baru terhadap Rusia.
"Kami berharap paket sanksi ketujuh berikutnya akan memiliki potensi pembatasan yang kuat dan akan diambil tanpa penundaan lebih lanjut dan sesegera mungkin untuk bisa diterapkan," kata Stefanishyna kepada wartawan sebelum pertemuan informal para menteri urusan Uni Eropa di Republik Ceko, beberapa waktu lalu.
