5 Upaya Maksimalkan Peran SDM Lokal dalam Hilirisasi Industri

Saat ini, kualitas hidup masyarakat menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah. Sebut saja kasus stunting yang mengalami penurunan menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Masih di tahun yang sama, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 dan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5.

Tidak main-main, pemerintah bahkan menyiapkan anggaran perlindungan sosial dengan total sebesar Rp3.212 triliun, lho. Yang mana salah satu tujuannya adalah memfasilitasi para generasi muda guna mencetak SDM yang unggul dan berkualitas melalui bantuan seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIP Kuliah, PKH (Program Keluarga Harapan), serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

Program di atas dilandasi bahwa siapapun berhak mendapatkan kesempatan sama baiknya dengan yang lain. Percaya deh, asal ada kemauan, selalu ada jalan bagi masa depan indahmu.

Sebagai media terlahirnya suatu sumber daya manusia yang potensial, pendidikan menjadi aspek penting yang tidak boleh dilewatkan. Dengan adanya transfer ilmu, maka terjadilah peningkatan informasi dan pemahaman sebagai bekal di masa depan.

Dilansir Kompas, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah harus lebih gencar mendorong kebijakan pengembangan kualitas SDM melalui media pendidikan. Menurutnya, kualifikasi yang dibutuhkan industri lebih tinggi atau spesifik, seperti ahli industri, ahli teknik mesin. Bukan hanya sebatas vokasi yang selevel pendidikan menengah atau SMA saja.

Untuk semakin mematangkan diri, baiknya para calon tenaga kerja juga dibekali dengan pelatihan, utamanya dalam segi teknologi. Jika sudah, selanjutnya akan tercipta suatu hasil akhir berupa generasi siap kerja dalam mendukung #HilirisasiUntukNegeri.

Terkait hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengadakan sebuah pelatihan Diklat 3 in 1, mencakup pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, lho. Dikelola oleh Pusdiklat Industri dan Balai Diklat Industri (BDI), pelatihan tersebut memiliki tujuan utama menyiapkan SDM yang kompeten dalam mendukung hilirisasi industri.

“Penyelenggaraan Diklat 3 in 1 tentu menjawab tantangan industri saat ini. Melalui pelatihan yang diberikan akan mempersiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan market yang dinamis,” ungkap Masrokhan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, seperti dikutip dari situs kemenperin.go.id, (26/09/2023).

Dalam proses penyiapan SDM lokal untuk menjawab kebutuhan industri, dapat dimaklumi bahwa posisi yang ada masih diisi oleh tenaga kerja asing. Seperti dilansir YouTube #KementerianInvestasi/BKPM, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh pesimis menghadapi kenyataan ini. Akan tetapi, harus disikapi dengan besar hati sembari terus memaksimalkan tenaga kerja lokal.

Kendati demikian, Tauhid mempertanyakan transisi tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal yang belum diterapkan di perusahaan dan tidak tegas diikrarkan oleh pemerintah. Hal ini, menurutnya, meskipun SDM lokal nantinya akan mendominasi lapangan pekerjaan, akan ada kesenjangan kualifikasi serta upah di antara keduanya.

”Ini tidak hanya terjadi di hilirisasi nikel, tetapi di banyak sektor. Seharusnya di tahun keempat atau kelima sejak investasi itu masuk, sudah ada transisi, tenaga kerja asingnya mulai berkurang. Tetapi ini, kan, tidak selalu jalan. Perusahaan menganggap itu memberatkan karena artinya mereka harus melatih tenaga kerja lokal, lebih mudah mereka mencari orang yang sudah terdidik,” jelasnya.

Alasan kuat pemerintah yang tidak putus-putusnya menggaungkan program hilirisasi adalah dampak positif keberlanjutan dibaliknya. Selain memberikan nilai tambah pada komoditas dalam negeri yang akhirnya perlahan mendorong transformasi ekonomi. Juga berujung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai solusi utama mengatasi masalah lama negeri ini, yakni pengangguran.

Dampak keberlanjutan ini harus tersampaikan dan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan artian, bukan hanya pada pihak teratas atau golongan tertentu saja. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antar pemerintah dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar manfaatnya dapat terasa langsung bagi rakyat kecil.

“Jangan sampai mereka hanya dijadikan sebagai penonton atas kekayaan alamnya yang diambil, tanpa mereka dimanfaatkan secara baik,” terang Bahlil.

Sebagai generasi muda bangsa, kita harus menjaga serta melestarikan limpahan kekayaan alam yang terdapat di bumi pertiwi ini. Salah satunya dengan mendukung hilirisasi industri yang memberikan sejuta manfaat keberlanjutan bagi Indonesia.