Usai CPO, Purbaya Usut Dugaan Under-Invoicing Eksportir Batu Bara

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan penanganan dugaan under-invoicing batu bara masih berjalan. Dia menyebut proses penghitungan masih dilakukan meski data hasil pemeriksaan disebut sudah ada.

"Belum kita serahkan, masih kita hitung. Tapi udah ada semua hasilnya," ujar bendara negara itu.

Selain 10 eksportir besar sektor sawit, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah melakukan analisis terhadap perusahaan lain. Pemeriksaan sejauh ini mencakup 20 perusahaan. Sebagian perusahaan lainnya disebut memiliki skala usaha yang lebih kecil.

Menurut dia, pemerintah saat ini memprioritaskan pemeriksaan terhadap eksportir besar. Perusahaan besar yang diperiksa ditemukan memiliki pola serupa, sehingga ada kemungkinan praktik yang sama juga terjadi pada perusahaan dengan skala lebih kecil.

"Kita fokus ke yang besar, semuanya begitu yang besar itu 10 itu. Jadi bisa dipastiin kalau yang besar begitu yang kecil juga mungkin sama," kata Purbaya.

Pemerintah baru membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang akan menangani tata kelola ekspor komoditas SDA seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis dan mencegah kebocoran penerimaan negara.

Pemerintah merencanakan implementasi kebijakan ekspor melalui DSI dilakukan secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Pada masa awal penerapan, fokus utama diarahkan pada penguatan pencatatan dan pelaporan transaksi ekspor SDA.