Utang Indonesia Turun di Mei 2023, Berapa?

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 89,04 persen dan pinjaman 10,96 persen

Jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp6.934,25 triliun pada Mei 2023. Itu terdiri dari SBN domestik Rp5.594,92 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp4.536,89 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.058,03 triliun.

Sedangkan, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Mei 2023 sebesar Rp1.339,33 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp1.040,39 triliun dan SBSN Rp298,94 triliun.

Lalu, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp853,26 triliun sampai Mei 2023. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp24,09 triliun dan luar negeri Rp829,17 triliun.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," begitu pernyataan Kemenkeu.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2023 mencapai 37,85 persen. Dengan situasi ini, kondisinya masih aman alias jauh di bawah ketentuan Undang Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni 60 persen terhadap PDB.

Selain itu, rasio utang juga masih sesuai dengan strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 di kisaran 40 persen. Per akhir Mei 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia juga diklaim cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran delapan tahun.

"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis laporan APBN KiTA.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam,
aktif, dan likuid.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk
pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).

"Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang
melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel," lanjut laporan APBN KiTA.