Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan melakukan modernisasi alutsista TNI. Rencananya, dana jumbo senilai Rp1,7 kuadriliun akan disiapkan melalui utang luar negeri.
Anggaran sebesar itu pun bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut penjelasannya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa utang luar negeri yang dilakukan pemerintah akan tetap membebani APBN. Sebab, bunga utang dan pokok yang harus dibayarkan masuk dalam belanja pemerintah dalam APBN.
"Misalnya beli alat dari Tiongkok, tergantung pemerintah Tiongkok ngasih pinjaman berapa banyak dan berapa tahun. Itu tetap APBN (terbebani), karena bunga utang dan pokoknya muncul pada belanja pemerintah pusat," kata Tauhid kepada IDN Times, Selasa (8/6/2021).
Kendarti APBN terbebani, pinjaman dari luar negeri dinilai lebih realistis dibanding opsi pembiayaan lainnya. Apalagi bila pembiayaan tersebut merupakan pinjaman bilateral. Sebagai informasi, bunga pinjaman luar negeri relatif lebih rendah, yakni hanya 1 - 2 persen.
"Memang umumnya kan modelnya seperti itu (pinjaman bilateral). Soft loan kan sumber pembiayaanya," ucapnya.
Kendati bunga yang ditawarkan oleh pinjaman luar negeri lebih rendah, namun utang tersebut bersifat mengikat. Artinya, perjanjian yang ada dalam pinjaman bilateral tersebut harus dipatuhi.
"Komponen yang dibeli harus ABCD, tenaga kerjanya dari mereka. Alih alih mencari nilai tambah malah gak dapet apa-apa," ujarnya.