Pertumbuhan ULN pada kuartal II-2025 sedikit melambat dibandingkan kuartal II-2024 dikarenakan kontraksi pada pertumbuhan ULN swasta.
Posisi ULN pemerintah pada kuartal II-2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS, atau sekitar Rp3.395 triliun.
BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Jakarta, IDN Times - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II-2025 tercatat sebesar 433,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.002 triliun (kurs Rp16.162 per dolar AS).
Angka tersebut naik tipis dibandingkan kuartal I-2025 yang sebesar 430,4 miliar dolar AS atau setara Rp6.956 triliun. Secara tahunan, posisi ULN Indonesia pada kuartal II-2025 tumbuh sebesar 6,1 persen.
Pertumbuhan ULN pada kuartal II-2025 sedikit melambat dibandingkan kuartal II-2024 dikarenakan kontraksi pada pertumbuhan ULN swasta. Posisi ULN swasta pada kuartal II-2025 sebesar 194,9 miliar dolar AS, atau setara Rp3.149 triliun.
"Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).
Posisi ULN pemerintah pada kuartal II-2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS, atau sekitar Rp3.395 triliun. Posisi ULN pemerintah pada kuartal II-2025 naik 1,55 persen dibandingkan kuartal I-2025 yang sebesar 206,9 miliar dolar AS atau setara Rp3.343 triliun.
Kenaikan ULN pemerintah disebabkan oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. ULN pemerintah digunakan untuk instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih rinci, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,9 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ucap Denny.
BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,5 persen pada kuartal II-2025, dari 30,7 persen pada kuartal I-2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan PLN,” ujar Denny.