Jakarta, IDN Times - PT Pertamina (Persero) membantah kabar yang beredar bahwa gaji atau honorarium Dewan Komisaris mereka mencapai miliaran rupiah per bulan.
"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium Komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso lewat pernyataan resminya, Jumat (4/8/2023).
Fadjar menambahkan, besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berlaku setiap tahun selama setahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.
Adapun penetapannya mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER–13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
Menurut Fadjar, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Faktor-faktor lain yang relevan di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," ujar Fadjar.
Klarifikasi Pertamina tersebut datang setelah adanya desakan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Dia meminta Pertamina memberikan pernyataan terkait pemberitaan soal gaji Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disebut mencapai Rp8,3 miliar per bulan.
"Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali dan ini menjadi bahan ejekan publik. Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir orang, para pengurus BUMN Migas," ujar Mulyanto, dikutip dari situs resmi DPR RI.